Tim Editor
Berdasarkan data BPS, indeks demokrasi Jakarta turun dari 85,32 poin pada 2015 menjadi 70,85 poin pada 2016.
Deputi Bidang Statistik BPS, M Sairi Hasbullah menjelaskan, ada tiga faktor yang menyebabkan indeks demokrasi Jakarta menurun sehingga tidak masuk dalam 10 besar provinsi dengan indeks demokrasi terbaik.
Pertama adalah banyaknya unjuk rasa yang diwarnai kericuhan. Hal tersebut berperan besar dalam menurunkan indeks demokrasi Jakarta.
"Demonstrasi atau mogok dengan kekerasan cukup tinggi. Jadi demo mulai awal 2016 sampai akhir 2016 cukup signifikan," ucap Sairi.
Kedua, kata Sairi, kaderisasi partai politik yang dinilai tidak cukup baik sehingga memengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak politik di Jakarta. Serta ketiga, penurunan transparansi APBD 2016.
Sairi menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi paling transparan terkait APBD pada 2015, namun menurun pada 2016. Jakarta terdepak ke posisi 22 tahun ini, padahal sebelumnya pernah mencapai posisi pertama.
Kali ini, posisi pertama diambil alih oleh DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan indeks demokrasi terbaik. Indeks Demokrasi Indonesia ini dilakukan dengan penelitian melalui group disscussion, media massa, review dokumen, dan wawancara mendalam.
Adapun hal-hal yang menjadi indikator penilaian adalah soal kebebasan sipil, hak-hak politik serta pemenuhannya, dan kinerja lembaga demokrasi di provinsi tersebut.
