Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya atas penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum termasuk dalam kebebasan berpendapat.
"Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati," kata Presiden Jokowi di Bali, Jumat (3/12/2021).
Hal tersebut disampaikan saat pengarahan Presiden Jokowi kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali.
Jokowi berpesan agar Polri menjaga nama baik dan wibawanya. Kepala Negara menyinggung ada jajaran Polri yang malah datang ke Ormas yang sering membuat keributan demi menjaga situasi keamanan.
"Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kpolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. benar ini? Saya tanya ke kapolres. kenapa bapak melakukan ini? supaya kotanya kondusif," katanya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan dengan penurunan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3. Meski peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.
Skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Indonesia pun dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Presiden Jokowi meminta agar aparat membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.
"Tapi apakah cara itu betul? hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," tegasnya.
