Tim Editor
Jika terlaksana, ini akan jadi kunjungan resmi pertama Erdogan ke Jerman sejak 2014, dan yang pertama sejak mengambil alih kepresidenan Turki, menurut harian itu.
Rencana kunjungan tersebut mencerminkan upaya untuk membangun kembali hubungan antara Jerman dan Turki setelah hubungan kedua negara memburuk dalam serangkaian perselisihan atas tindakan keras Turki setelah kudeta yang gagal pada tahun 2016.
Memang, sejak 2016, Jerman dan Turki enggak pernah berhenti berselisih. Jerman menuding Turki telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menahan sejumlah warga negara Jerman, termasuk beberapa aktivis dan wartawan. Sedangkan Turki menuduh Jerman sengaja memberi suaka kepada orang-orang yang terlibat dalam upaya mengkudeta dirinya.
Terkait kabar ini, belum ada komentar langsung yang tersedia, baik dari pemerintah Jerman atau Turki. Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel pada Januari mengatakan, ia dan rekannya, Mevlut Cavusoglu telah setuju untuk melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan hubungan di antara sekutu NATO dan mitra dagang.
Wartawan Jerman keturunan Turki Deniz Yucel, yang bekerja untuk harian Bild, dibebaskan pada Februari setelah ditahan setahun atas dugaan pelanggaran keamanan.
Pembebasannya menghilangkan gangguan utama dalam hubungan antara kedua sekutu itu, tetapi para pejabat Jerman tetap sangat prihatin dengan catatan hak asasi manusia dan kebebasan Turki yang memburuk.
Seorang warga Jerman lainnya ditangkap di Turki tenggara pekan ini. Ia dituduh menyebarkan propaganda bagi militan Turki, kata kantor berita Anadolu yang dikelola negara, Rabu.
Pemerintah Turki telah membersihkan lebih dari 150.000 pegawai negeri dan mendakwa 77.000 orang sejak kudeta yang gagal. Pemerintah juga telah meluncurkan operasi lintas batas ke Suriah terhadap apa yang dikatakannya sebagai ancaman teroris oleh milisi YPG Kurdi, yang dianggap organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan sekutu Barat Turki telah menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras itu, dan menyebut Presiden Tayyip Erdogan telah menggunakan kudeta itu sebagai dalih untuk memberangus perbedaan pendapat. Pemerintah mengatakan tindakan itu diperlukan.
