Tim Editor
"Jadi pertama sebenarnya mekanisme pengambilan keputusan sesudah rapat pleno. Keputusan-keputusan strategis partai dibahas antara Plt Ketua Harian dan korbid-korbid," tutur Koordinator Bidang Ekonomi DPP Golkar, Airlangga Hartarto di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Airlangga mengatakan, penggantian Ketua DPR harus terbuka dan tidak terkooptasi kepentingan pribadi. Dia menambahkan, penggantian Novanto harusnya dibicarakan usai musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Pihaknya mengakui, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut tentang penggantian Novanto. Pun di jadwal pleno besok.
"Kalau dibawa langsung ke agenda pleno besok, tidak ada agenda hal tersebut. Pleno besok paripurna terakhir belum ada mengenai hal itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Setya Novanto disebut mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Dalam surat tersebut, Novanto juga merekomendasikan kader Golkar, Aziz Syamsuddin untuk menggantikan posisinya.
