Tim Editor
"Menurut saya lebih elegan dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai Ketum," kata Ace, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Desakan Novanto mundur, kata Ace, menguat di internal partainya karena elektabilitas Golkar dikhawatirkan terus melorot akibat kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Menurut dia, Golkar tidak bisa terus dibebani Novanto karena harus berkonsolidasi menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Tanda tangan ketua umum definitif juga diperlukan untuk perbaikan data partai politik.
"Kami berharap sebelum tahun baru, artinya pertengahan Desember paling maksimal harus segera digelar (munaslub) karena menyangkut agenda politik yang lain, yang lebih penting," ujar Ace.
Novanto merupakan tersangka kasus pengadaan e-KTP dan sudah ditahan KPK pada Minggu (19/11/2017). Namun, Novanto menolak mundur sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR hingga ada putusan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun tersebut.
