Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, kepala negara tak boleh ikut campur urusan politik.
Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe di Pemilu 2024.
"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Menurutnya, sangat penting bagi kepala negara bersikap netral, meskipun menggunakan alasan bahwa cawe-cawe itu dimaksudnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Sebab, jika seorang presiden sampai ikut campur, maka bisa dicontoh oleh jajaran aparat negara lainnya seperti kapolri, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, jaksa agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetatp punya pandangan presiden itu harus netral," tegas Benny.
Dia lantas menyinggung status Presiden Jokowi sebagai petugas partai di PDI Perjuangan. Namun tetap harus bisa menempatkan diri sebagai kepala negara.
"Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk meralisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," kata Benny.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI itu megingatkan bahwa kepala negara harus mampu menjaga iklim demokrasi. Supaya politik tetap sehat.
Jangan sampai seorang kepala negara menggunakan kekuasannya untuk mencampuri urusan politik. Apalagi dengan tujuan ingin menjegal salah satu calon presiden (capres).
"Intinya tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi, untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny.
"Meskipun dia tidak dukung, harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih, dan dia harus menjaga iklim yang sehat, menjaga netralitas," tegasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024.
Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya.
