Tim Editor
"Berita dan opini tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta, dan tidak adil. Karena itu, menurut saya berita dan opini tersebut merupakan pelanggaran sebuah kode etik jurnalisme yang bermartabat," ucap Airlangga, saat konferensi persnya, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi Jakarta Barat, Rabu (26/9/2018).
Airlangga menegaskan, dirinya tidak pernah sekalipun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini pada media tersebut. Selain itu, dia juga membantah adanya aliran dana suap itu mengalir ke acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) 2017 Partai Golkar di Bali.
"Pendanaan Partai Golkar telah terprogram dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan Partai Golkar," terangnya.
Di samping itu, menteri perindustrian ini juga membantah, adanya dugaan penunjukan Eni Maulani Saragih sebagai wakil ketua Komisi VII DPR untuk memuluskan kerja sama di sejumlah proyek energi, termasuk proyek PLTU Riau-1.
Airlangga menjelaskan, rotasi kepemimpinan fraksi di DPR itu terjadi secara rutin. Bahkan, katanya, rotasi ini juga terjadi di hampir seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, termasuk di komisi VII di mana Eni Saragih yang terpilih menjadi wakil ketua.
"Setelah saya menjadi ketua umum partai golkar, pertimbangan bagi pisisi di semua komisi ini semata-mata dilakukan berdasarkan unsur meritokratis, dengan mempertimbangkan pula keterwakilan gender," kata dia.
Dugaan keterlibatan Airlangga berasal dari pertemuan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Johannes Kotjo, dan Eni Saragih di rumah Airlangga. Padahal, menurutnya, pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk silaturahmi karena Idrus baru dilantik jadi menteri sosial pada tanggal 17 Januari 2018.
Airlangga pun mengaku tidak tahu ternyata Idrus datang bersama dengan Johannes Kotjo dan Eni Saragih. Sebagai ketua umum, katanya, dirinya selalu membuka diri bagi kadernya yang ingin bersilaturahmi dengannya tanpa membatasi siapa saja yang boleh berkunjung.
"Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (Airlangga) dan fungsionaris partai lainnya (Melchias M. Mekeng, Idrus Marham, Eni Sargih). Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," kata dia.
