Tim Editor
ERA.id - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan partainya terlambat menentukan arah politiknya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena terlalu bergantung kepada keputusan penguasa.
Hal itu menanggapi rekomendasi mengevaluasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Ya mau apa lagi, mau evaluasi apa lagi? Karena Golkar sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," kata JK saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Namun, kondisi itu menurutnya tidak hanya terjadi di Partai Golkar saja, melainkan beberapa partai politik juga masih ketergantungan dengan keputusan penguasa.
Menurutnya, fenomena tersebut berbahaya bagi sistem demokrasi di Indonesia karena partai politiknya tidak mandiri mengambil keputusan.
"Ya semua partai lah, tidak mandiri. Ini sel demokratis berbahaya kalau begini terus, partai politik tidak mandiri," kata JK.
Meski begitu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu menentang adanya Munaslub Partai Golkar. Karena, tanpa munaslub pun Partai Golkar sudah ketinggalan menentukan sikap. Apabila munaslub digelar, justru akan merugikan partai pada Pemilu 2024.
"Sangat tidak setuju. Karena itu akan lebih menurunkan harkat, marwahnya Partai Golkar," tegas JK.
Isu munaslub Partai Golkar kembali berhembus kencang. Sejumlah senior dan eksponen Partai Golkar mendorong munaslub untuk menggulingkan Airlangga Hartarto yang dianggap tidak mampu menaikan elektabilitas partai.
Dewan Pakar Partai Golkar juga merekomendasikan agar Airlangga mencari koalisk baru pada Pemilu 2024.
Belakangan Airlangga bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Keduanya sepakat membentuk tim teknis sebagai forum penjajakan kerja sama politik di 2024 mendatang.
