Marak OTT, PSI: Rekrutmen Kader Partai Harus Di-upgrade

Tim Editor

Ketua DPP PSI Tsamara Amany. (Twitter: @TsamaraDKI)

Jakarta, era.id - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai, banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK memperlihatkan kegagalan partai politik menjaga kadernya dari praktik korupsi.

Tsamara mencontohkan, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang baru ditangkap dalam OTT KPK. Sunjaya menjadi kepala daerah ke-100 yang terjaring OTT KPK sejak berdiri pada tahun 2002. Sementara, pada jajaran legislatif, kata Tsamara, sekitar 250 wakil rakyat telah dijerat lembaga antirasuah sejak tahun 2004.

"Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (25/10/2018).


(Infografis: era.id)

Ia menilai, ada masalah dalam rekrutmen di internal parpol sejak lama, karena mereka belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Bahkan, Tsamara menyinggung sejumlah rekrutmen parpol yang dilakukan dengan cara tertutup.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan," kata Tsamara.

Sehingga dengan adanya praktik tersebut, Tsamara menilai, saat menjabat nantinya politisi itu akan tergoda untuk berupaya 'balik modal' dengan cara apapun. Namun, bukannya melakukan instropeksi, partai-partai itu justru menuding aparat hukum melakukan kriminalisasi dan tebang pilih. "Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Sebagai caleg DPR RI dari PSI, Tsamara kemudian membandingkan partainya justru punya cara baru. Bahkan, rekrutmen caleg dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui media sosial. Selain itu, mereka melibatkan panelis independen yang salah satu panelisnya adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

Bahkan, dirinya menyebut, tak ada mahar politik dari caleg yang ingin maju di Pileg 2019. "Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen," ungkapnya.

Apalagi, Tsamara menyebut PSI sejak awal mendukung Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi anggota legislatif dan menjadi partai yang secara aktif menyuarakan dukungan, bahkan datang ke KPU. Ia juga menjamin bahwa partainya tersebut bebas napi koruptor 100 persen.

Tag: ott kpk korupsi bakamla

Bagikan: