Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku, sejak maju sebagai kontestan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak orang yang takut berfoto dengannya. Terlebih di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal itu disampaikan saat menghadiri dialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
"Saya kadang merasa aneh, diri saya, sekarang orang mau foto sama saya kok takut," kata Ganjar.
Dia lantas menceritakan pengalamannya di Yogyakarta. Saat itu, seorang PNS berniat foto bersama dirinya.
Namun, Ganjar menolak dan mengingatkan bahwa ada aturan jika PNS berfoto bersama kandidat capres-cawapres bisa dikenakan sanksi. Sebab dianggap melanggar netralitas pegawai negara.
"Masyarakat kenapa ya takut? Saya kira, pada saat saya datang, ada ibu-ibu, 'Pak Ganjar foto, Pak Ganjar foto', dia mengejar saya, saya tengok dia PNS," kata Ganjar.
"(Saya bilang) jangan. Saya ingat itu, nanti kalau kena aturan," imbuhnya.
Tetapi, menurut Ganjar, saat itu PNS tersebut tetap ingin foto bersama sambil mengantakan akan melepas emblem PNS-nya.
Dari pengalamannya itu, dia menyadari bahwa masyarakat sekarang sangat sulit dan terbatas untuk berfoto bersama dirinya.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu lantas berkelakar, bisa jadi orang takut berfoto dengannya karena wajahnya mirip hantu. Dia menduga, semua kandidat pun mengalami hal yang sama.
"Saya rasa wajah saya ini seperti hantu. Jangan-jangan seluruh calon juga," kata Ganjar sembari tertawa.
Sebagai informasi, pemerinta mengatur larangan pose foto aparatur sipil negara (ASN) yang diunggah ke media sosial. Tujuannya untuk menjaga neteralias ASN jelang Pemilu 2024.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara tentang netaralitas ASN
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja pada September 2022 silam.
