Tim Editor
Menurut Eva, jabatan tersebut kontradiktif karena nantinya ahli hukum tata negara ini akan membela pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang menjunjung tinggi Pancasila, sedangkan HTI berlawanan dengan itu.
"Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu, karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas aja," kata Eva, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Menurut Eva, Yusril merupakan sosok yang cerdas. Dia meyakini Yusril akan keluar dari posisinya sebagai pengacara HTI tanpa diminta langsung oleh calon petahana Joko Widodo (Jokowi).
"Menurut saya ketika menerima menjadi pengacara Jokowi dan Ma'ruf, tentu jadi pertimbangan juga bagi beliau. Kita tunggu saja," imbuh dia.
Eva menjelaskan, pertimbangan Yusril masuk menjadi pengacara Jokowi yakni profesionalitas dan kapasitas personal yang mumpuni. Apalagi, lanjut dia, saat zaman Presiden Abdurrahman Wahid dirinya pernah masuk dalam kabinet kerjanya.
"Ya tentu ada pertimbangannya ya, kalau kita lihat memang kapasitas personal beliau dan jam terbang beliau karena pernah di istana. Zamannya Gusdur menjadi kredit poin bagi Pak Yusril untuk ditawari sebagai pengacara, dan tentu Pak Erick Thohir mempertimbangkan berbagai advantage apabila Pak Yusril itu mau masuk menjadi pengacara," jelasnya.
"Tapi menurut pertimbangan saya profesionalitas dan kapasitas harus dibarengi dengan moralitas, sehingga integritas itu bisa menjadi utuh. Jadi kombinasi antara moralitas dan profesionalitas itu harus ditunjukkan Pak Yusril," tuturnya.
Meski begitu, Eva menegaskan, dirinya mendukung Yusril berada dalam satu barisan dengannya mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.
"Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif," tuturnya.
