Tim Editor
"Dalam kenyataan saling ketergantungan antar negara itu suatu yg sangat sulit, tapi yang politik itu adalah bukan retorikanya. Bagaimana desain untuk membuat kita berdaulat di bidang ekonomi, itu yang penting," kata Hasto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini menilai, pemerintah saat ini telah berusaha mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan adanya sejumlah kebijakan. Kedaulatan ini juga sudah dimulai sejak gerakan revolusi mental dicanangkan dan memfokuskan pada pendidikan.
Apalagi, Jokowi akhir-akhir ini terus meminta agar hijrah ekonomi bisa dilakukan. Tujuannya, agar bangsa Indonesia bisa lebih mandiri dan menjadi bangsa yang lebih produktif.
"Agar makin mandiri kuncinya terletak pada SDMnya, bukan sekedar kekayaan alam yang terlimpah, tetapi kemampuan sumber daya manusia kita agar kita hijrah menjadi bangsa yang produktif, produsen, bukan konsumen. Semangat itu yang harus kita tangkap dari Pak Jokowi," ungkap Hasto.
"Kalau konteksnya hijrah dari bangsa konsumen kemudian jadi produsen, maka ada skala prioritas, ada kebijakan-kebijakan, implementasinya sehingga politik memerlukan kebijakan konkrit, terukur, tapi menyatu dalam sebuah visi besar," tambahnya.
Hasto menyebut, adanya seruan untuk menghentikan impor hanyalah retorika politik. Bahkan, ia sempat menyindir kubu Prabowo-Sandiaga yang terus menyerukan berhenti impor namun menggunakan konsultan politik asing.
"Ya stop impor hanya sebagai sebuah retorika politik. Pak Jokowi lebih mengedepankan bagaimana langkah-langkah strategis sehingga Indonesia menjadi lebih mandiri, lebih berdikari, dan kuncinya adalah pada SDM itu sendiri serta percaya kepada martabat kita," jelas Hasto.
"Nah kalau berkampanye aja sudah menggantungkan diri pada konsultas asing, itu kan impor. Kalau kita kan lebih percaya pada kekuatan sendiri. Mereka kan sudah percaya pada itu, pada konsultan-konsultan asingnya, kan," sindir Hasto.
