Pertaruhan Belasan Triliun di Tahun Anjing Tanah

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

171 daerah akan menggelar pilkada serentak (era.id)

Jakarta, era.id – Sudah siap menyambut tahun politik? Tahun 2018 mendatang, negeri ini punya hajatan besar, menggelar 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Hajatan besar tentu perlu ongkos besar. Butuh uang Rp15,2 triliun, bisa bengkak jadi Rp20 triliun, untuk pilkada serentak ini. Porsi terbanyak untuk honor petugas. Jumlah fantastis untuk memilih 342 orang.

“Kebutuhan dan detail peruntukan honorarium penyelenggara rata-rata mencapai 40-60 persen,” ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi pekan lalu.

Tapi buat Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, ini memang risiko dari negara demokrasi. Apalagi negara ingin berperan banyak dalam hajatan besar ini. Bagaimana maksudnya?

Bukan rahasia lagi, ongkos politik di Indonesia sangat tinggi. Belasan, malah ada yang puluhan miliar, mengalir dari kantong para calon dan sokongan partai. Peruntukannya untuk ongkos para saksi hingga kebutuhan logistik.

Masalahnya, setelah menjabat, tidak jarang kepala daerah malah ‘bermain’ anggaran. Supaya balik modal tentunya. Celah ini yang mau disumbat negara. KPK menangkap modus ini. Dengan gaji kepala daerah yang tak seberapa, satu-satunya cara untuk bisa ‘break-even poin’, yah main di APBD.

"Dulu dibebankan pada pribadi-pribadi calon kan? Tapi sekarang ini kita usahakan secara perlahan-lahan agar negara dapat membiayai itu, sehingga tidak ada alasan bagi yang terpilih, bagi kepala daerah yang jadi, kemudian (korupsi karena) mereka membiayai sendiri, dan sebagainya," papar Zainudin.

Tapi tidak semua bakal ditanggung KPU. Item-item seperti kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung, dan stiker, silakan dirogoh dari kocek sendiri.

Politisi senayan lainnya, Ahmad Baidowi mengamini pernyataan Zainudin. Jika masyarakat tidak setuju dengan besarnya anggaran itu, pemilu dikembalikan saja ke konsep lama.

"Memang biaya itu cukup besar, dan seperti kami katakan untuk memotong cost anggaran yang cukup besar tidak ada pilihan lain kecuali pilkada dikembalikan lagi ke DPRD,” tutur anggota Komisi II ini.

Ahmad meminta masyarakat lebih rasional melihat anggaran kali ini. Seandainya pilkada sebelumnya dilaksanakan serentak, jumlah anggaran bakalan tidak jauh berbeda. Selain itu, harga barang dan jasa tahun 2013 jangan disamakan dengan harga saat ini.

"Coba dibandingkan dengan lima tahun yang lalu di 170 kabupaten, kota, provinsi, itu habisnya berapa. Membandingkannya itu seperti itu caranya,” tambahnya.

Namun masalahnya, tidak ada yang bisa menjamin besarnya anggaran bergerak lurus dengan membaiknya kualitas kepala daerah.
 
“Apakah orang yang masuk UGM akan menjadi lulusan terbaik? Kan begitu sama logika yang saya bangun. Soal kualitas itu dikembalikan kepada masing-masing partai pengusung, soal nanti nggak bener nanti itu, Wallahu A'lam lah,” tegas Zainudin.

Tag: pilkada 2018 lipsus pilkada

Bagikan: