Tim Editor
Menurut Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq, kebutuhan jumlah anggota KPPS tersebut karena penambahan logistik pemilu dengan bertambahnya daerah pemilihan (dapil) calon legislator dari 13 dapil menjadi 15 dapil. Endun mengatakan otoritasnya juga berencana merekrut petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak 270 ribu orang.
"Jadi tantangannya bagaimana KPU Jawa Barat merekrut KPPS menjadi penyelenggara pemilu nanti 17 April 2018 nanti. Tantangan yang kedua setelah kita merekrut apa? Peningkatan kapasitas, kapabilitas, profesionalitas, skill KPPS. Karena secara teknis tadi, administrasi Pemilu 2019 ini luar biasa," ujar Endun di KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Rabu (14/11/2018).
Selain itu, Endun mengatakan, logistik pemilu juga akan mengalami penambahan, seperti kotak dan surat suara yang menjadi lima buah dari awalnya hanya empat buah.
Endun memaparkan, dari simulasi rekapitulasi suara yang dilakukan di Bogor beberapa waktu yang lalu, proses penghitungan dari lima kotak suara berakhir pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan simulasi penghitungan suara itu, ujar Endun, kebutuhan tambahan logistik Pemilu 2019 lainnya adalah penyediaan arus listrik di setiap TPS. Endun menambahkan kebutuhan anggota KPPS dalam jumlah besar itu terkendala dengan kebutuhan otoritas lain yang terlibat pelaksanaan Pemilu 2019.
"Misalkan Panwas, kan pengawas TPS tuh, dia pasti akan merekrut juga. Saksi di TPS dari partai politik pasti akan merekrut juga," ujar Endun.
Untuk itu, KPU Jawa Barat sudah melakukan sosialisasi dengan membuka kelas pemilu di 27 kabupaten kota. Gunanya, sebagai pendidikan politik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dijadikan anggota KPPS.
Cara lain perekrutan anggota KPPS oleh KPU Jawa Barat adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. KPU Jawa Barat menargetkan jumlah seluruh anggota KPPS terpenuhi pada bulan Maret 2019.
