Tim Editor
ERA.id - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa aksi banding yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan kalah.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor bijih nikel sebagai upaya mewujudkan hilirisasi.
"Hilirisasi itu memunculkan nilai tambah berlipat-lipat tetapi ini ditentang digugat ke WTO dan maaf kita kalah. Bukan menang. Kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi, tetapi industrinya sudah jadi," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HikmahBudhi) di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Adapun hingga saat ini proses banding RI pada Badan Banding di WTO atas hasil gugatan itu belum dilaksanakan.
Menurut Jokowi, Pemerintah Indonesia akan menempuh jalan yang ada untuk mengulur waktu sambil menunggu industri nikel dan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) selesai.
Bahkan jika upaya banding tersebut kalah, Presiden menekankan akan mengambil langkah banding atau proses hukum berikutnya hingga industri selesai dibangun.
"Kita undur-undur terus enggak apa-apa. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri butuh waktu, enggak tahu apakah ada banding kedua. Kalau ada banding lagi, pokoknya jangan mundur sampai industri selesai dibangun," kata Jokowi.
Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menegaskan tekad Indonesia untuk memanfaatkan puncak bonus demografi di tahun 2045.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik karena 68 persen penduduknya berada dalam rentang usia produktif.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju saat puncak bonus demografi di tahun 2045, saat itu kesempatan kita," ungkap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua Umum Presidium Pusat Hikmahbudhi, Wiryawan, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Ant)
