Hadapi Tahun Politik, SBY Ingatkan Jokowi

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

SBY

Bogor, era.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan, pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 harus menjunjung moral dan etika politik. Dia berharap pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa berlangsung adil dan demokratis. Termasuk harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengawal demokrasi dengan baik.

"Saya ingin Presiden Jokowi meninggalkan legacy yang baik, berlangsungnya Pilkada yang fair dan demokratis. Agar Presiden Jokowi makin sukses, di dua tahun yang menentukan ini," kata SBY dalam acara pidato politik 2018 di DPC Kab Bogor Cibinong di Jalan Tegar Beriman, Kompleks Pemda, RT 003/004, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat (5/1/2018).

Dalam kesempatan ini, ada lima pesan yang dia sampaikan. Pesan pertama, dia berharap, tidak ada kecurangan dan menghalalkan cara apalagi menabrak aturan untuk memperoleh kemenangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Tidak menghancurkan pesaingnya dengan kekuatan uang besar-besaran. Biar persaingan keras, tapi ada batasnya, penggunaan kekerasan fisik bukan cara yang baik, kita harus menjaga kompetisi antarsaudara, persaingan dalam persatuan," kata dia.

"Partai Demokrat pernah menang, pernah kalah. Kalau menang kami bersyukur, tentunnya senang dan menjaga perasaan yang kalah. Kalau kalah, kami tawakal, langsung mengucap selamat pada yang menang, tidak memelihara kebencian," tambahnya.

Pesan kedua yang dia sampaikan, penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 harus tetap menjaga integritasnya. Dua hajatan itu punya kompleksitas masing-masing. Pilkada 2018 adalah pilkada terbesar, sedangkan 2019 adalah pemilu pertama ketika pilpres dan pileg dilaksanakan serentak. 

"Karenanya, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, harus merencanakan, menyiapkan, semua kegiatan pilkada dan pemilu dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Harus cakap, harus siap bekerja dengan intensitas tinggi," kata dia.

"Jika terjadi masalah serius, jajaran KPU harus mampu melakukan manajemen krisis, sehingga masalah bisa dikelola dengan baik. Di era digital, bisa saja ada kejahatan yang bisa menggagalkan Pemilu, misalnya pembobolan, hasil pemilu diubah, KPU harus bisa mengatasi jika gangguan seperti ini terjadi. KPU sering dicurigai kolusi dengan pihak tertentu, untuk itu, KPU harus senantiasa transparan, akuntabel, setiap langkahnya harus bisa diikuti masyarakat luas," beber SBY.

Ketiga, Presiden keenam itu mengingatkan netralitas negara, baik BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Menurutnya, negara harus netral, dan tidak boleh berpihak. Selain instansi tadi, SBY juga mengingatkan, BUMN dan BUMD tidak boleh melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat tertentu, baik pilkada atau pemilu.

"Penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai keuangan negara digunakan untuk kepentingan politik dan kepentingan tertentu. Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisai lawan politik, apalagi kalau itu pesanan," ujarnya.

"TNI atau Polri yang ingin maju, ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan sampai jadi gunjingan," tambahnya.

SBY juga mengingatkan tentang peran pers supaya adil dan konstruktif. Ini sangat diperlukan untuk hasil pemilu yang adil. Kata dia, media masa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilik modal. 

Selain itu, dia menambahkan, hubungan media massa dengan pemerintah harus baik, namun tidak meninggalkan daya kritisnya. Media massa harus fair dan tidak hanya menjadi corong parpol tertentu yang akan tentu merusak rasa keadilan. Sebab, kata dia, demokrasi dan pemilu bukan cuma milik orang kaya. 

"Partai Demokrat mendukung KPU yang mengatur iklan di medsos. Kita tahu, medsos jadi wilayah yang hampir tidak tersentuh hukum. Fitnah dan hoax di sana. Saat pemilu, banyak yang jadi korban, serangan tak bertanggungjawab," tutur dia.

Pesan terakhir dari SBY, dia meminta rakyat yang berdaulat dan jadi penentu. Dia juga minta negara menjamin rakyat menjatuhkan pilihannya. 

"Kita harus menghormati hak rakyat menjatuhkan pilihannya, jangan ada intimidasi, menghalang-halangi kehendak rakyat, jangan ada yang curang, dan berani mengubah pilihan rakyat," tutupnya.

 

Bagikan: