Tim Editor
Fadli menjelaskan, perbedaan haluan yang mencolok antara keduanya itu terkait strategi ekonomi dalam pembangunan.
"Kalau saya menilai dari debat semalam, bisa kita lihat kan garis Pak Prabowo kepada ekonomi kerakyatan. Pak Jokowi kepada ekonomi yang mendekati kapitalisme, mekanisme pasar gitu," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkap, Jokowi dalam pemerintahannya lebih mengutamakan mekanisme pasar bebas.
Sedangkan, kata Fadli, Prabowo lebih menekankan ekonomi berbasis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, 'Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.'
Menurut Fadli, Prabowo memegang prinsip keadilan dengan berpihak pada rakyat kecil. Sementara, Jokowi dinilai kurang memberikan keadilan pada rakyat yang memiliki akses terbatas.
"Kalau kita lihat Pak Jokowi kan lebih loose, lebih longgar. Sehingga, boleh dibilang menyerahkan kepada mekanisme pasar, di dalam mekanisme pasar tentu siapa yang kuat dia akan menang," ucapnya.
"Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa yang harus diutamakan adalah rakyat, kemandirian produksi hasil sendiri baik itu urusan petani nelayan dan juga yang lain-lain," tutupnya.
