Tim Editor
Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi, Yuyun Harmono menjelaskan, ada beberapa masalah yang kerap kali timbul dari komoditas kelapa sawit. Soal kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar, misalnya. Atau soal fungsi lahan berbasis lahan yang juga kerap jadi masalah.
"Oke, masih pro-sawit dan pro-batu bara. Padahal dua komoditas ini penyumbang terbesar emisi. Pertama, fungsi lahan berbasis lahan. Sawit utamanya dan HTI (Hutan Tanaman Industri) atau kebun kayu. Kedua, sektor energi dari batu bara," tutur Yuyun dikutip Antara, Senin (18/2/2019).
Yuyun menilai, pernyataan kedua capres yang menyiratkan dukungan pada komoditas kelapa sawit menunjukkan bahwa Jokowi ataupun Prabowo enggak berasil menangkap hal yang jadi persoalan utama dalam isu perubahan iklim.
"Sehingga antara pengendalian iklim dan kebijakan ekonomi tidak tersambung. Yang agak saya khawatirkan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah meminta Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim untuk meninjau NDC (Nationally Determined Contibutions) kita, yang seharusnya ditinjau 2020 dipercepat 2019 untuk menyesuaikan target menekan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celsius."
Yuyun mengatakan, sejatinya yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah bagus karena menyiapkan langkah-langkah percepatan penurunan emisi dengan mempercepat mitigasi.
Kementerian dianggap mampu menangkap bahwa sumber terbesar emisi itu berbasis lahan dan energi. Namun dalam debat capres dirinya tidak melihat ada yang menganggap ini persoalan penting. Tidak ada yang mengaitkan kebijakan ekonomi mereka dengan isu iklim. Buat Walhi, ini mengkhawatirkan .
"Agak nyesek juga, (perubahan iklim) tidak disebut. Hutan juga tidak disebut."
