Minimnya Layanan Medis Kejiwaan di Jawa Barat

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Bandung, era.id - Mayoritas daerah di Provinsi Jawa Barat masih belum memberikan layanan medis untuk gangguan kejiwaan. Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, hanya dua daerah yang memberikan layanan medis gangguan kejiwaan yaitu Garut dan Tasikmalaya.

Kedua daerah tersebut dianggap berani memberikan layanan medis gangguan kejiwaan di setiap puskesmasnya dengan menyediakan obat yang diminum dan obat jenis suntik bagi penderita. 

Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Teddy Hidayat mencontohkan Kota Bandung yang sampai saat ini belum ada layanan medis gangguan kejiwaan di setiap puskemasnya. Padahal, hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2014.

"Harusnya wajib bukan cuman bisa. Kenapa? Karena menganggap tidak ada apoteker (obat gangguan jiwa) jadi tidak berani menyediakan. Jadi karena tidak ada, tidak berani melayani gitu," ujar Teddy Hidayat di Bandung.

Teddy mengatakan, jika disebutkan bahwa warga Bandung memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, itu karena indikatornya dari penerimaan upah serta memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. 

Namun, indeks kebahagiaan tersebut belum bisa menjamin sehat secara kejiwaan.

Jumlah keseluruhan penduduk di Jawa Barat yang terganggu jiwanya versi Kementerian Kesehatan tahun 2013 yaitu 72.000 orang. Sedangkan jumlah yang harus dirawat 7.200. 

"Tapi diperkirakan jumlah sebenarnya mencapai dua kali lipat angka tersebut," kata dia.


Ilustrasi (Pixabay)

Teddy menjelaskan pentingnya layanan medis gangguan kejiwaan ini di setiap daerah, yaitu untuk menekan banyaknya warga yang terpapar gangguan kejiwaan parah di jalanan atau psikotik. 

Selain itu kata dia, layanan medis seperti ini berguna untuk meningkatkan kesehatan jiwa yang ideal bagi seluruh penduduk.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan, layanan medis gangguan kejiwaan harus dapat diperoleh seluruh penduduk. Mereka menganggap perlu dibuat peraturan daerah mengenai hal itu. 

Meski dorongan peraturan daerah ini dianggap melangkahi peraturan presiden yang masih dirancang, tetapi jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, program ini sudah wajib dilaksanakan.

Tag: kesehatan mental gangguan mental

Bagikan: