Mal Pelayanan Publik Jadi Andalan Jokowi

| 31 Mar 2019 00:52
Mal Pelayanan Publik Jadi Andalan Jokowi
Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres (Foto:Mery Handayani/era.id)
Jakarta, era.id - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo sempat melontarkan pertanyaan kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengenai mal pelayanan publik yang berhasil dibangun di era pemerintahannya. Prabowo berpendapat, sistem alat teknologi merupakan hal yang bagus. Apalagi kalau pelayanan publik itu untuk efisiensi dan mengurangi birokrasi. Prabowo mendukung.

Namun, katanya, pemerintahan harus kembali pada lembaga-lembaga di dalamnya yang harus bersih dari korupsi. Dia menilai, semua sistem baik tetapi jika tidak dilakukan dengan pengawasan, tetap tidak akan berjalan baik.

Prabowo menegaskan, dirinya mempermasalahkan kondisi saat ini yang terlihat dari perkembangan masyarakat yang riil dan yang dialami. Katanya, ada suatu distrust, kehilangan kepercayaan pada elite dan pemerintahan. Karena yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di bawah.

"Kalau punya segala sistem online, sistem pelayan publik satu pintu dan sebagainya, tetapi tetap political will untuk hilangkan korupsi tidak ditegakkan, tetap menurut saya lembaga-lembaga itu lemah. Lembaga pemerintah harus kuat tak boleh ada korupsi sogok-menyogok jual beli jabatan,” kata Prabowo menanggapi pertanyaan Jokowi dalam debat, di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku, kaget bahwa pratik jual beli jabatan di kementerian pada era Jokowi sangat tinggi. Bahkan, katanya, hingga mencapai 90 persen.

"Pejabat bapak sendiri yang bicara. Ini masalah kita bersama. Jadi, semua teknologi sistem itu baik. Tetapi, kita harus sepakat, kalau kita sakit kita harus berani hadapi penyakit kita,” katanya.

Pada kesempataan yang sama, Jokowi menanggapi pandangan Prabowo. Dia menjelaskan, dengan mal pelayanan publik, kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha, masyarakat, dan rakyat. Jadi, dengan cara inilah korupsi akan berkurang dan hilang karena ada transparansi kecepatan. Menurut dia, sitem yang membangun memagari agar orang-orang yang dulunya bisa bertransaksi untuk keluar izin bisa terpotong.

"Ini udah ada di 13 kota, yang akan terus kita perbanyak di kota-kota lain. Di pemerintah pusat ada OSS. Dulu kalau kita ngurus izin bisa 1 tahun, 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Tidak mungkin kita instan jadi bersih semua. Tapi sistem, saya percaya sistemlah yang aka perbaiki negara ini,” tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini yakin, dengan sistem yang baik dan cepat maka korupsi akan semakin berkurang dan akan hilang jika sistem jadi budaya kita.

“Jadi corporate culture. Ini yang kita harap dengan pembangunan sistem-sistem online elektronik, berbasis elektronik yang cepat tepat dan cepat,” katanya.

 

Rekomendasi