Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Jawa Tengah dapat 100 persen. Hal itu disampaikannya seusai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Istana Wakil Presiden.
Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia, 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya, tinggal 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang masih belum memiliki MPP.
“Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya, yang mesti diselesaikan oleh daerah,” ujar Ganjar.
Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.
“Tapi itu nanti nggak cukup, lho. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya, hanya mengumpulkan mal pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan,” paparnya.
Ke depan, gubernur berambut putih itu menargetkan di tiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah memiliki MPP.
“Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen,” tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data, MPP di Jawa Tengah ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Selain itu MPP milik Pemprov Jawa Tengah.
Sementara, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan lima arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP, agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.
“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.
Kedua, imbuhnya, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/ kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tutur Ma’ruf.
Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.
“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.
Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah, diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.
“Para Gubernur, Bupati, dan Sekda, berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.
