Tim Editor
Entah bagaimana nanti keputusan politik yang akan diambil Sandi. Yang jelas, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, tidak ada aturan yang dilanggar Sandi andai ia kembali menduduki jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Menurut Adi, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang berhak mengusulkan Sandi sebagai wakil gubernur kembali adalah partai pengusung pasangan Anies dan Sandi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
"Sandiaga bisa jadi pendamping Anies kalau diusung PKS dan Gerindra, tidak ada pelanggaran yang dilanggar. Tergantung PKS dan Gerindranya nanti mau mengusung Sandi lagi jadi wakil gubernur," ujar Adi di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Adi menilai, secara politik PKS dan Partai Gerindra bisa menarik nama-nama yang diusulkan terdahulu sebagai wakil gubernur dan mengusulkan nama baru.
Nama baru tersebut termasuk Sandi jika ingin kembali menjadi Wagub DKI, sebelum pengusulan nama wakil gubernur mendapat respons dari DPRD DKI Jakarta.
Selain itu, peluang Sandiaga untuk kembali ke kursi nomor dua DKI Jakarta masih terbuka cukup lebar. Namun, kemungkinan tersebut tergantung oleh pilihan Sandi sendiri. Bukan apa-apa, dalam gengsi-gengsian politik, keputusan Sandi untuk kembali adalah penurunan kasta, dari capres menjadi wagub,
"Minimal jadi wakilnya Prabowo itu mau naik kelas, ingin menegaskan dirinya bukan di Jakarta saja, tapi di level nasional. Ini masalah gengsi politik saja."
Selain itu, Adi menilai kembalinya Sandiaga ke Jakarta berpotensi mengubah pandangan publik, yang akan menganggap era politiknya sudah selesai sampai di level politisi daerah.
"Saya kira perjalanannya sejauh ini sudah betul, mencitrakan diri sebagai politisi nasional, memposisikan diri dan citranya sudah mantap. Dan publik berharap Sandi tidak selesai hanya karena kalah sebagai cawapres karena dia politisi muda yang pintar"
