Tim Editor
"Menurut saya, memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika presiden segera membentuk pansel yang dimaksud, agar penyaringan bisa lebih teliti. Sehingga menghasilkan 10 nama yang berkualitas untuk nanti dipilih 5 oleh DPR," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Supaya kalian paham, pembentukan pansel Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) diutarakan juga oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2024.
Peneliti ICW, Karunia Ramadhana menilai, pembentukan itu dinilai penting karena masa kepemimpinan era Agus Rahardjo segera berakhir pada Desember ini.
Apalagi, katanya, jika berkaca pada pemilihan pimpinan KPK yang lalu, pansel seharusnya sudah dibentuk pada bulan Mei. Namun, untuk tahun ini, ICW pesimistis pansel bisa segera terbentuk sebab presiden masih berfokus pada hasil Pemilu 2019.
Sementara itu, Politikus Partai Golkar ini memberi saran komposisi untuk pembentukan pansel KPK. Kata dia, tidak perlu lagi membedakan gender.
“Kita sudah tidak perlu lagi membedakan antara wanita dan laki-laki. Tapi yang penting adalah mereka yang memiliki integritas dan kemampuan melihat atau memilih calon-calon pimpinan KPK yang baik,” tuturnya.
Bamsoet juga berharap, pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasi masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas.
Terkait dengan desakan ICW karena menilai kepemimpinan Agus Rahardjo belum maksimal, Bamsoet mengatakan, pihaknya melihat selama kepemimpinan sekarang sudah sangat bagus.
“Tiap kepemimpinan pasti ada plus minusnya dan menurut saya selama ini kepemimpinan Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan masih baik dan bagus. Kalaupun masih ada riak-riak itu menjadi tugas beliau-beliau dalam menyelesaikan akhir tugasnya nanti,” tutupnya.
