Tim Editor
"Saya katakan kemungkinan besar BPN tidak akan ke MK. Karena di 2014 kita sudah menempuh jalur itu dan kita melihat MK itu useless soal pilpres. Enggak ada gunanya MK. Karena pada waktu itu (2014) maraton sidang tapi buktinya enggak ada yang dibuka, bahkan sudah dilegalisir pakai materai dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Fadli mengaku, pihaknya lebih menyerahkan kapada rakyat terkait gerakan massa dari masyarakat. Dia menilai, pengajuan gugatan ke MK menurutnya tidak efektif untuk saat ini. Hal ini, lantaran melihat pengalaman Prabowo yang kalah saat menggugat hasil Pilpres 2014.
"Kita akan melihat ya. Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional. Karena yang diprotes adalah kecurangan itu bukan makar," jelasnya.
Terkait dengan kemungkinan adanya aksi pada 22 Mei di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Fadli juga menyerahkan kepada rakyat. Kata dia, pihaknya tidak bisa memaksa dalam hal ini dan semua tergantung pada rakyat.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, istilah people power bukan sesuatu yang menakutkan. Kata dia, tidak ada larangan turun kejalan untuk melakukan protes.
"People power itu coba terjemahkan artinya apa, jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat. Rakyat boleh kok turun ke jalan, rakyat boleh kok protes. Siapa yang bilang enggak boleh? Dijamin konstitusi kita," ucapnya.
Sementara itu, Jurkamnas BPN Prabowo-Sandi, M Syafii mengatakan, rakyat akan gerak dengan hak kedaulatannya.
"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UU dasar lalu kalau sudah dipastikan UUD, tidak dilaksanakan kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya,” tutur Syafi’i.
