Bambang Soesatyo dan 'Kedekatan' dengan KPK

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Foto: era.id)

Jakarta, era.id - Dipilihnya nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR memicu perdebatan. Bambang disebut dekat dengan berbagai isu terkait korupsi. Selain, dia adalah Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang juga beberapa kali berurusan dengan KPK.

Dalam perkara angket KPK, Bambang merupakan salah satu penggagas yang mendorong pembentukan pansus, bersama sejumlah anggota dewan lain yang dilanda serangan panik lantaran namanya disebut dalam sidang e-KTP.

Dalam persidangan Kamis (30/3/2017), penyidik KPK, Novel Baswedan menyebut Bambang dan sejumlah politisi lain di parlemen telah mengintimidasi anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dari Partai Hanura, Miryam S Haryani, yang jadi terdakwa e-KTP.

Bambang, dikatakan Novel telah menekan Miryam agar tak mengakui adanya pembagian uang dalam korupsi e-KTP. Pengakuan Miryam, dikatakan Novel terekam dalam pemeriksaan terhadap Miryam. Nah, rekaman itulah yang kemudian jadi pemicu lahirnya gagasan soal pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

DPR curiga KPK sengaja memainkan isu tersebut untuk tujuan tertentu. Maka, mereka meminta agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Selain itu, ada empat tujuan lain yang diusung dalam pembentukan pansus.

Pertama, mengevaluasi kinerja KPK, memeriksa dugaan penyelewengan wewenang KPK, memeriksa indikasi ketidakpatuhan pengelolaan anggaran KPK, serta memeriksa indikasi perpecahan di dalam tubuh KPK. DPR mengaku, semangat yang diusung dalam pembentukan pansus adalah semangat untuk memperkuat KPK.

Kiprah dalam Pansus Angket KPK

Usai dilantik dalam rapat paripurna, kemarin, Bambang menyatakan siap melepas keanggotaannya di Pansus Angket KPK. Namun, ia memastikan, sebelum masa sidang awal tahun berakhir pada (14/2) mendatang, seluruh pembahasan pansus akan rampung, termasuk penerbitan kesimpulan dan rekomendasi.

"Pertama, agenda saya adalah menyelesaikan angket KPK dalam waktu dekat ini dengan melahirkan kesimpulan dan rekomendasi‎," ucap Bambang usai pelantikan.

Selain itu, Bambang memastikan kesimpulan dan rekomendasi yang dilahirkan oleh pansus akan memperkuat kelembagaan KPK. Menurut Bambang, sifat korup telah melekat erat dengan lembaga DPR. Maka, penguatan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum jadi sangat penting. Bukan hanya KPK, tapi juga kejaksaan dan kepolisian.

"Kita harus menyadari hal ini serta melakukan langkah-langkah mendasar untuk mengubahnya, terutama dimulai dari diri dan 'rumah' kita terlebih dahulu," tambahnya.


(Infografis: era.id)


Terkait itu, Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mendorong Bambang untuk merealisasikan janjinya. Sebab, menurut Donal, secara politik, tak ada yang istimewa dari pernyataan Bambang.

"Nanti waktulah yang dapat menilai, seberapa konsisten dia dengan janji-janjinya," kata Donal kepada era.id di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Donal mengaku ragu jika melihat sepak terjang Bambang dalam pansus. Tak hanya itu, inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Golkar --sebagai partai yang menaungi Bambang-- dalam menyikapi persoalan angket pun membuat Donal tak begitu antusias dengan janji politik Bambang.

"Mereka mencanangkan untuk keluar dari Pansus hak angket. Tetapi memilih salah satu Pansus hak angket untuk menjadi Ketua DPR. Ini letak inkonsistensi-nya menurut saya," kata Donal.

Sementara itu, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto memaparkan alasan partainya memilih Bambang sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang jadi terdakwa korupsi e-KTP. Menurut Airlangga, Bambang memiliki konsep, visi dan kemampuan komunikasi yang baik.

"Sesudah diadakan dalam komunikasi lingkungan strategis dan lingkungan politik, maka saudara Bamsoet ditetapkan sebagai ketua DPR. ," kata Airlangga usai pelantikan Bambang.

'Kedekatan' dengan KPK

Donal kecewa betul mengetahui nama Bambang yang dimajukan sebagai Ketua DPR. Menurut Donal, Bambang bukan sosok yang bersih dari keterlibatan korupsi. Bahkan, secara sarkastik, ICW menyebut Bambang begitu dekat dengan KPK.

Selain kesaksian Miryam dan sepak terjangnya di Pansus Angket KPK, ICW mencatat indikasi lain kedekatan Bambang dengan KPK. Pada akhir tahun lalu, Rabu (20/12), KPK sempat memanggil Bambang sebagai saksi kasus e-KTP atas tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Namun, Bambang mangkir kala itu.

Atas sejumlah catatan itu, Donal menyebut Bambang sebagai sosok yang tak bersih dari indikasi korupsi. "Bamsoet belum masuk kriteria (bersih korupsi)," kata Donal.

Menurut Donal, terpilihnya Bambang bertolak belakang dengan semangat yang diusung Golkar dalam tagline 'Golkar Bersih'. "Tagline ini seperti mati suri dengan terpilihnya Bamsoet sebagai ketua DPR," kata Donal.

Tak sepesimis ICW, KPK menyatakan harapan agar Bambang dapat membawa DPR keluar dari stigma negatif parlemen dengan membangun komitmen untuk menjalin sinergitas lebih kuat dengan KPK.

"Setelah (Bambang) dilantik, ke depan tentu harapannya ada sinergi antar kedua institusi ini," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Melalui Febri, KPK menyatakan pihaknya menghormati segala proses politik yang terjadi di DPR. Menurutnya, setiap proses yang berjalan telah sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Kedepan, KPK berharap segala program pencegahan korupsi di sektor politik dapat dicegah. "KPK juga punya program-program pencegahan disektor politik, mulai yang masuk dari partai politiknya sendiri. Jadi posisi KPK adalah kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," kata Febri.

Tag: bambang soesatyo ketua dpr

Bagikan: