Tim Editor
Jakarta, era.id - Kabar merapatnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berembus makin kencang. Beriringan, dugaan transaksi politik di antara Partai Demokrat dan KIK juga makin kuat. Terkait politik transaksional itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah.
“Kita tidak transaksional," kata Syarief singkat kepada para wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Sebelumnya, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan mendapat tawaran kursi menteri di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendatang.
Hal itu diperkuat dengan sejumlah pertanda, mulai dari pertemuan antara Agus dan Jokowi atau petinggi KIK hingga gejolak di dalam kubu Partai Demokrat yang mulai menyatakan kehendak berpisah dari koalisi yang dibangun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Yang saya tahu pasti, bahwa Mas AHY itu komunikasinya adalah bagaimana menyalurkan aspirasi Partai Demokrat di dalam memperjuangkan 14 pokok-pokok program-program Partai Demokrat selama masa kampanye,” tutur Syarief.
Majelis tinggi partai sendiri telah mengeluarkan rekomendasi agar Partai Demokrat berfokus pada memperkuat soliditas, bukan malah mengejar posisi menteri. Terkait itu, Syarief menjelaskan bahwa apapun hasilnya nanti, sikap Partai Demokrat akan diambil melalui keputusan dewan pengurus pusat (DPP)
Makanya, jika ada pandangan-pandangan yang mendahului sikap partai, hal tersebut hanya buah pikiran. “Buah pikiran itu belum menjadi ketetapan DPP, artinya semua keputusan yang strategis ke depan harus dirapatkan di Partai Demokrat atau mendapatkan arahan ketum partai,” ucapnya.
Diketahui, isu transaksi politik antara Partai Demokrat dan kubu 01 bermula dari sikap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachlan Nasidik yang terang-terangan mengajak partai untuk berpisah dari koalisi partai politik di kubu 02.
Partai Demokrat bergabung dan mendapat kursi menteri dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin semakin kuat, setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachlan Nasidik yang tiba-tiba mengusulkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untukmembubarkan Koalisi Adil dan Makmur.
Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku, heran atas pernyataan Rachlan. Dia menuding usulan tersebut mungkin karena Demokrat mendapat jatah kursi menteri dari kubu Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi
