Tim Editor
"Pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi diwajibkan melakukan seleksi selanjutnya yaitu uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah," kata pansel capim KPK Yenti Garnasih di Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Melanjutkan Yenti, anggota pansel capim KPK Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, uji kompetensi ini bakal menguji peserta soal kewenangan KPK secara mendetail. Tak hanya itu, mereka bakal ditanya tentang pengetahuan mereka soal korupsi, termasuk soal koordinasi dan supervisi.
"Semua hal-hal yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Seperti tindak pidana, ruang lingkupnya termasuk penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi," ungkap Harkristuti.
Para kandidat yang lolos tahap awal uji administrasi, didominasi pendaftar pria sebanyak 180 orang, sedangkan dari perempuan hanya 12 orang.
Sementara, dilihat dari latar belakang profesi, mereka yang lolos berasal dari kalangan akademisi, advokat dan konsultan hukum. Serta, kalangan korporasi swasta, BUMN, dan BUMD.
Tak hanya itu, seleksi capim KPK ini juga diikuti kalangan penegak hukum seperti jaksa dan hakim. Ada juga dari kalangan PNS serta pensiunan PNS.
Pada seleksi ini, TNI mengirimkan anggotanya untuk ikut seleksi, namun sayangnya tidak lolos tahap selanjutnya. Sementara, dari Polri, ada beberapa yang lolos. Di antaranya, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar, Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun, Karosunluhukum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Agung Makbul dan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Firli Bahuri yang juga sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Untuk kalangan internal KPK, dari 18 orang yang mendaftar hanya 13 orang yang dinyatakan lolos. Mereka yang lolos ini di antaranya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, dan Alexander Marwata. Lalu, ada juga nama Pahala Nainggolan yang kini menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Kemudian, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, serta Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko.
