7 Jurus Anies Gempur Polusi Udara di Jakarta

Tim Editor

Ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar polusi udara (ilham/era.id)

Jakarta, era.id - Setelah didesak sejumlah pihak untuk serius mengurangi polusi udara buruk di Jakarta, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara. 

Ingub yang baru diteken pada Kamis (2/8) kemarin ini berisi perintah kepada sejumlah kepala dinas dan asisten sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di Ibu Kota. 

"Diperlukan pendekatan multiseklor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi penghijauan sehingga memerlukan sinergitas antara perangkat daerah," kata Anies dalam salinan Ingub yang diterima era.id, Jumat (2/8/2019).

Jika dilihat, ada tujuh instruksi yang Anies berikan kepada para anak buahnya tersebut. 

- Peremajaan kendaraan angkutan umum dan integrasi Jak Lingko 2020

Anies meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mempercepat peremajaan 10.047 armada bus kecil, sedang dan besar melalui integrasi ke dalam Jak Lingko pada tahun 2020, serta memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan umum mulai pada tahun 2019. 

"Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020," ucap dia. 

- Perluasan ganjil genap dan naikkan tarif parkir

Anies memerintahkan Dishub untuk menyiapkan peraturan tentang perluasan ganjil genap selama musim kemarau, merevisi peraturan tentang tarif parkir tahun 2019, serta skema pembebanan pembayaran dari pengguna jalan untuk menggunakan ruas jalan tertentu (congestion pricing) 

"Mendorong parisipasi warga dalam pangendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijaken congestion pricing yang dikaitkan pada pengencalian kualitas udara pada tahun 2021," tutur Anies. 



- Perketat uji emisi kendaraan pribadi 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk memperketat uji emisi kendaraan pribadi, Dinas PTSP untuk mensyaratkan uji emisi berkala, serta Dishub untuk merancang peraturan pembatasan usia kendaraan di atas 10 tahun. 

"Memperketat ketentuan uji emisi begi seluruh kendaraan pribadi mulal pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beraperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025," jelas dia. 

- Dorong peralihan moda transportasi 

Anies meminta Dinas Bina Marga untuk percepat pembangunan trotoar, Dishub untuk perketat pengawasan penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki oleh kendaraan bermotor. 

"Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui perceputan pembangunan Tasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020," ucap dia. 

- Pantau cerobong industri aktif dan pembangkit listrik

Anies juga menyuruh Dinas LH memonitor sistem ada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif serta melakukan pengukuran emisi dan inspeksi setiap 6 (enam) bulan sekali. 

"Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019," tutur Anies. 

- Perbanyak tanaman berdaya serap polutan tinggi

Anies memerintahkan sejumlah dinas terkait untuk mangadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi seperti lidah mertua pada sarana dan prasarana publik, seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga kepemudaan, dan fasilitas kesehetan milik pemerintah daerah. 

"Mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2018, serta mendorong adopsi prinsip green building oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif," ungkapnya. 

- Pasang solar panel

Terakhir, Anies meminta Dinas Perindustrian dan Energi Pravinsi DKI Jakarte, agar menginstalasi solar panel pada seluruh gedung sekolah, fasiltas olahraga/kepemudaan, fasiltas kesehatan dan gedung milik pemerintah daerah yang dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan pada tahun 2022. 

"Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalas solar penel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik permerintah daerah," jelas dia. 

Lebih lanjut, biaya pelaksanaan Ingub ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing perangkat kerja (dinas) dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. 

Tag: pemprov dki jakarta 100 hari anies-sandi

Bagikan: