Tim Editor
Oesman Sapta, yang baru saja dipecat sebagai Ketua Umum Hanura, dan Prabowo sama-sama dituduh meminta mahar sebagai syarat mengusung figur tertentu pada Pilkada 2018. Apa iya?
Ngomongin Oesman dan Prabowo, jadi inget waktu keduanya bertemu pada Jumat (17/10/2014). Saat itu, Oesman ikut bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui Prabowo di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pimpinan MPR datang untuk mengundang Prabowo hadir dalam pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wakil Presiden di Gedung Parlemen, tiga hari setelahnya.
Pertemuan Prabowo dan Oesman awalnya disangka bakal berjalan dingin. Maklum, hubungan keduanya pernah memanas karena perebutan posisi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015. Prabowo pernah menggugat keabsahan Oesman memimpin HKTI, tapi gugatan itu ditolak lewat putusan Mahkamah Agung.
"Ini teman saya yang bandel, sahabat lama yang nakal," seloroh Prabowo sambil menunjuk Oesman di hadapan pimpinan MPR. Ucapan Prabowo itu memecah keheningan suasana pertemuan.
Oesman langsung menimpali; "Hanya ini (Prabowo) jenderal yang gila. Kebetulan tanggal 20 Oktober ultah Pak Prabowo," kata Oesman, sambil tertawa.
Kini, Oesman dan Prabowo kembali dipertemukan dalam isu yang sama, mahar politik. Akibat tuduhan itu, Oesman dipecat melalui keputusan Munas Luar Biasa Hanura, sedangkan tuduhan mahar politik terhadap Prabowo sedang diselidiki Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.
Tudingan Oesman Sapta minta mahar politik disampaikan kubu Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Membela Oesman, Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani bilang tuduhan soal mahar politik itu sangat serius. Dia tidak percaya Oesman meminta mahar, apalagi uangnya masuk ke rekening OSO Sekuritas.
Benny mengatakan, Oesman sangat kaya hingga hartanya lebih dari gabungan kekayaan 30 pengurus Hanura yang memecatnya. Berdasarkan majalah Globe Asia 2016, kekayaan Oesman Sapta mencapai 350 juta dolar AS.
Untuk Prabowo, tudingan soal mahar politik disampaikan mantan Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti. Dia mengatakan Prabowo meminta Rp40 miliar sebagai syarat diusung jadi calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantahnya. Fadli yakin Prabowo tidak akan meminta mahar politik. Misalnya benar ada permintaan uang, kata Fadli, pasti untuk menutup kebutuhan kampanye dan sumber dananya bisa dari figur yang diusung atau sumbangan.
"Logistik di sebuah pertarungan seperti pilkada itu sangat dibutuhkan. Berapa dana yang disiapkan. Kan belum tentu dananya dia," ujar Fadli.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya berusaha mengantisipasi praktik politik uang pada Pilkada 2018. Namun, dia mengakui aturan dalam Pasal 47 UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada yang menyatakan partai politik atau koalisi partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun masih belum sempurna.
