Fasilitas Mewah Anggota DPR Tak Sebanding dengan Kinerja

Tim Editor

Sepinya rapat paripurna DPR (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Gaji dan tunjangan yang fantastis membuat siapa saja ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bedasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilpres 2019 ini saja terbukti setidaknya ada 7.968 peserta yang mendaptar untuk memperebutkan 575 kursi yang tersedia.

Itu baru gaji, belum lagi fasilitas mewah yang diberikan negara kepada mereka. Satu orang anggota DPR ternyata bisa sampai mendapatkan fasilitas ratusan hingga miliaran rupiah. Lalu seperti apa fasilitas mewah itu?

Struktur gaji anggota DPR ditunjukkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI No KU.00/9414/DPR/XII/2010 yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain.

Gaji pokok anggota DPR merangkap ketua Rp5.040.000; tunjangan istri dan dua anak masing-masing, Rp504.000 dan Rp201.600. Tunjangan jabatan Rp18.900.000; uang sidang atau paket Rp.2000.000; dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Rp2.699.813.

Sedangkan, gaji pokok anggota DPR merangkap wakil ketua Rp4.680.000; tunjangan istri dan dua anak masing-masing Rp462.000 dan Rp184.800. Tunjangan jabatan Rp15.600.000 juta; uang sidang atau paket Rp2.000.000; dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Rp2.699.813.

Untuk anggota DPR saja, gaji pokok yang diterima bisa mencapai Rp4.200.000. Mereka juga mendapatkan tunjangan untuk istri dan dua anak masing-masing Rp420.000 dan Rp168.000. Uang sidang atau paket sebesar Rp2.000.000; tunjangan jabatan Rp9.700.000; dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Rp 2.699.813.

Selain menerima gaji dan tunjangan tetap, anggota DPR juga mendapatkan penerimaan dari pos-pos lain. Seperti, bantuan langganan listrik dan telepon untuk semua jabatan Rp7.700.000. Tunjangan kehormatan anggota DPR merangkap ketua mendapat Rp6.690.000, wakil ketua Rp6.450.000, dan anggota DPR Rp5.580.000. Selain itu, anggota DPR mendapatkan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp16.468.000, wakil ketua Rp16.009.000 dan anggota Rp15.554.000.

Anggota dewan yang terhormat juga mendapat tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp5.250.000 untuk ketua, Rp4.500.000 wakil ketua, dan Rp3.750.000 anggota.

Hal itu telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan NO S.520/MK.02/2015 dalam hal persetujuan prinsip kenaikan indeks tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Rumah Dinas

Setiap bulannya para anggota DPR ini diberikan tunjangan sekitar Rp3.000.000, untuk perawatan rumah dinas. Dengan demikian sudah bisa dipastikan kalau rumah yang ditempati sangat mahal dan mewah. Sudah kebayang jika anggaran tersebut dikalikan 560 anggota? Jumlahnya mencapai miliaran rupiah.


Tunjangan dan gaji yang besar, tapi kehadirannya minim (Mery/era.id)

Tunjangan Pensiun Seumur Hidup

Anggota dewan mendapatkan uang pensiun seumur hidup dari negara meskipun hanya menjabat lima tahun atau satu periode layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Besarannya mencapai 60 persen dari setiap gaji pokok bulanan yang diterima anggota DPR. Anggaran pensiun ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan NO S.520/MK.02/2015. Untuk anggota DPR yang merangkap ketua, pensiunan yang diberikan sebesar Rp3.024.000. Angka ini 60 persen dari gaji pokok sebesar Rp5,040.000 per bulan.

Sedangkan, anggota DPR yang merangkap wakil ketua, uang pensiun yang diterima sebesar Rp2.772.000, 60 persen dari gaji pokok sebesar Rp4,620.000 per bulan. Untuk anggota yang tidak merangkap jabatan, uang pensiun yang diterima sebesar Rp2,520.000, 60 persen dari gaji pokok sebesar Rp 4.200.000 per bulan.

Uang pensiunan anggota DPR akan dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau menjadi anggota lembaga tinggi lainnya. Namun, ada ketentuan lain. Mengacu pada pasal 17 UU 12/1980, apabila penerima pensiun meninggal dunia untuk istri atau suami sah penerima, diberikan pensiun janda/duda sebesar setengah dari uang pensiun.

Anak anggota parlemen juga mendapatkan hak menerima uang pensiun anak, apabila penerima pensiun atau penerima pensiun janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi. Anak yang menerima hak pensiun yakni, yang belum mencapai usia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan tetap, dan belum menikah.

Mobil Dinas

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, fasilitas mobil dinas untuk anggota DPR tidak ada. Namun, pimpinan DPR yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil mendapatkan mobil dinas dari pemerintah melalui sekretarian negara (Setneg).

“Anggota mendapatkan fasilitas kredit mobil sekitar Rp90 juta itu kalau sudah dipotong-potong pajak. Kalau belum dipotong sekitar Rp116 juta,” ujar Indra, saat dikonfirmasi era.id, di Jakarta, Selasa (3/9/2019) malam.

Pin Emas

Tidak hanya gaji dan tunjangan yang nilainya fantastis, DPR juga telah menggarkan pengadaan pin emas untuk anggota periode 2019-2024 sebesar Rp5,5 miliar. Pin tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk. Indra menjelaskan, dana tersebut merupakan pagu anggaran yang dialokasikan. Sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) tak sampai Rp4,5 miliar.

“Total gaji pokok anggota DPR Rp64 juta. Perbedannya kalau pimpinan dapat tunjangan dana operasional Rp150 juta,” ucapnya.

Gaji fantastis dengan tunjangan yang juga tidak kecil, didukung fasilitas mewah berbanding terbalik dengan kinerja para wakil rakyat tersebut.

Kinerja

Catatan era.id, pada rapat paripurna tanggal 29 Agustus, masa persidangan I tahun 2019-2020, yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini hanya dihadiri 110 anggota.

Meski menurut klaim Sekretariat Jenderal DPR RI, anggota yang datang mencapai 297 orang dari 560 anggota. Bahkan jika mengamini klaim Sekjen DPR RI, masih ada 263 orang absen dalam rapat paripurna kali ini. Kursi-kursi yang diperebutkan mati-matian, masih tetap terlihat kosong.

Bahkan kalau dihitung kepala (headcount) secara manual di ruang rapat paripurna sampai pukul 11.20 WIB, tercatat anggota yang hadir hanya 82 orang. Jumlah itu sangat sedikit dibanding total anggota DPR.

Bahkan, jika mengamini klaim data sekjen DPR RI ada 286 dari 560 anggota DPR yang hadir dalam persidangan tersebut, masih ada 274 anggota yang bolos.

Saat mencari tahu mengapa daftar hadir anggota selalu lebih banyak dari kenyataan jumlah anggota yang hadir, ditemukan fakta bahwa banyak anggota yang meninggalkan ruang rapat saat sidang baru berlangsung atau sedang berlangsung.



Ruang paripurna DPR yang berada di lantai 3, Gedung Nusantara II ini dilengkapi pintu masuk dan keluar ditiga sisi, dengan akses lift di sisi kanan dan kiri. Serta dua ekalator untuk naik dan turun di area pintu utama.

Dari keseluruhan akses masuk dan keluar, ada satu pintu di sisi kiri yang tidak terjangkau pandangan awak media. Saat mencoba memastikan apakah anggota yang meninggalkan ruangan, saat rapat masih berlangsung keluar melalui salah satu akses pintu tersebut, ternyata benar. Dua orang anggota terlihat melangkah memasuki lift saat rapat masih berlangsung.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya selama Tahun Sidang 2018-2019 telah membahas dan menyetujui bersama pemerintah sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi UU.

Lebih lanjut, Bambang mengungkap, selama satu periode hingga Agustus DPR baru berhasil mengesahkan 77 Undang-udang dari 189 yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019.

Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kata Bamsoet, RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 RUU.

“Terdiri dari tujuh RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR; dua RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan tiga RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surpres,” tuturnya.
 

Tag: ketua dpr anggota dewan

Bagikan: