Mencari Keberadaan Buruh dalam Aksi Demo

Tim Editor

Presiden bersama Presiden KSPSI dan KSPI (Dok. Setpres)

Jakarta, era.id - Sejak beberapa hari lalu hingga saat ini sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, ormas Islam, bahkan wartawan, terus menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPR RI dan Istana Merdeka Jakarta. Namun, ada yang luput dari unjuk rasa kali ini, kehadiran elemen buruh.

Siang tadi, dua pimpinan serikat pekerja, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/9/2019). Mereka menyatakan tak akan turun ke jalan dan tetap mendukung pemerintah.

"Kami sebagai presiden konfederasi buruh terbesar, dua presiden yang hadir bersama Bung Said Iqbal, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bapak Jokowi," kata Andi Gani dalam keterangannya tertulisnya yang diterima era.id, Senin (30/9/2019).

Baca Juga : Di Depan Stasiun Palmerah Demonstran Timpuki Polisi

Presiden KSPSI itu berharap tidak ada pihak manapun yang mengganggu pelantikan dan jalannya pemerintahan. "Kami menegaskan sikap konfederasi buruh terbesar di Indonesia, menegaskan dukungan kepada Jokowi. Jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan presiden," tegas Andi. 

Buruh, lanjut Andi, akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan akan tetap menjaga NKRI. Andi Gani juga meminta kepada buruh di seluruh Indonesia khususnya dari KSPI dan KSPSI untuk tenang menghadapi situasi ini. Jangan terpancing isu-isu yang beredar di masyarakat. 


Demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI. (Ahmad/era.id)

"Kami mohon kepada buruh seluruh Indonesia karena ada pihak-pihak yang mencoba menarik-narik gerakan buruh ikut dalam aksi-aksi," ujarnya. 

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pada prinsipnya yang dilakukan oleh gerakan serikat buruh di Indonesia lebih kepada mengedepankan isu-isu perjuangan buruh, antara lain menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan yang berorientasi kalau merugikan serikat guru atau buruh. 

"Jadi gerakan buruh aksi-aksi buruh kalau lah ada dalam koridor konstitusional tidak lepas dari isu gerakan buruh. Di luar itu, tentu kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukan secara konstitusi, hindari kekerasan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak bagi semua rakyat,” tutur Said. 

Menurut Said Iqbal, pihaknya berharap pelantikan presiden 20 Oktober 2019 menjadi pemerintahan yang sah. Sehingga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa menjalankan amanat rakyat. 

"Buruh bagian daripada rakyat mempunyai kepentingan untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden beberapa gagasan dan memastikan pemerintah, dalam hal ini presiden, menjalankan secara konstitusi dan dalam suasana yang damai," tegas Said Iqbal. 

Baca Juga : Pasang Surut Relasi Legislatif-Eksekutif

Said Iqbal menambahkan, Presiden Jokowi telah merespons dengan baik dan akan mempertimbangkan apa yang disampaikan dirinya dan Andi Gani. Termasuk yang diusulkan adalah sebaiknya menteri tenaga kerja (Menaker) diambil dari serikat buruh.

Selain itu, Gani dan Said juga mengeluhkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kelas III.

Menanggapi itu, Presiden berjanji akan mengkalkulasi terlebih dahulu usulan yang disampaikan. "Nanti kita pertimbangkan lagi, karena memang kita juga harus berhitung, harus berkalkulasi," kata Presiden Jokowi.

Tag: hari buruh internasional

Bagikan: