Tim Editor
Meski begitu, Partai Demokrat masih enggan mengungkap kemungkinan mereka bergabung ke kabinet kerja Jokowi periode 2019-2024 ini. Terkait dengan jatah posisi menteri, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga masih malu-malu mengungkapnya.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, sikap Demokrat yang malu-malu ini karena tak ingin sesumbar mendahului Jokowi. Apalagi, penyusunan kabinet ini sifatnya dinamis di mana kendali penuh ada pada Jokowi selaku pemegang hak prerogratif.
"Berubah-berubah hinggi detik-detik akhir. Mungkin Demokrat ingin menghindari jika pos kementeriannya sewaktu-waktu di geser atau diubah oleh Jokowi," ujar Ujang, saat dihubungi era.id, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Ujang memprediksi, Demokrat akan dapat setidaknya satu pos kementerian jika bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski, pos kementerian yang diterima nantinya tidak strategis.
"Inginnya kementerian besar. Tapi sepertinya kementerian biasa saja. Tapi sudah cukup bagi Demokrat. Kan bagi Demokrat yang penting, AHY yang jadi menterinya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku, belum mengetahui pos kementerian apa yang akan diterima pihaknya di kabinet kerja Jokowi jilid II.
Selain itu, Syarief mengaku, apapun yang diberikan oleh Jokowi pihaknya akan menerima. Saat ini, posisi Demokrat menunggu hal tersebut.
"Pak Jokowi sudah ngumumin belum? Belum kan. Ya sudah kita tunggu saja Pak Jokowi. Karena itu kan hak prerogatif beliau," ujar Syarief, saat ditemui di kediaman SBY, Perumahan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10) malam.
