Tim Editor
Pertanyaannya apakah Partai PDIP rela posisi tersebut diisi oleh orang yang sebelumnya merupakan pentolan oposisi itu? Mengingat posisi tiga menteri triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) itu sebelumnya belum pernah diisi oleh orang yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo.
Kemarin, Prabowo Subianto bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Istana Kepresidenan Senin (21/10) sore.
Kedatangan kedua elite partai ini bertepatan dengan rencana Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya lima tahun mendatang. Keduanya bertemu Jokowi. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan, Jokowi meminta dirinya untuk membantu memperkuat kabinet periode 2019-2024 di bidang pertahanan. Dia menyatakan akan menjalankan amanah ini.
"Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan dan tadi beliau memberi pengarahan dan saya akan bekerja mungkin mencapai sasaran yang ditentukan," kata Prabowo. Statemen itu menjadi sinyal kuat kalau Prabowo mungkin akan menduduki kursi menteri pertahanan.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">President <a href="https://twitter.com/jokowi?ref_src=twsrc%5Etfw">@jokowi</a> Asks Me to Assist Him in Defense Sector, <a href="https://twitter.com/prabowo?ref_src=twsrc%5Etfw">@prabowo</a> Says<a href="https://t.co/4CIC4HWeVw">https://t.co/4CIC4HWeVw</a> <a href="https://t.co/Hoq7suwKPo">pic.twitter.com/Hoq7suwKPo</a></p>— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) <a href="https://twitter.com/setkabgoid/status/1186543880398729216?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Kedudukan Triumvirat
Dalam doktrin hukum tata negara, istilah Triumvirat merujuk pada frasa berbahasa latin 'tres viri' yang berarti tiga orang. Di mana tiga penguasa atau menteri dalam bidang pertahanan, pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, bisa menggantikan posisi presiden dan wakil presiden jika sewaktu-waktu terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power).
Prabowo sudah diramalkan bakal mengisi kursi sebagai Menteri Pertahanan. Tinggal dua tokoh lagi yang bisa jadi dipilih Presiden Joko Widodo untuk menempati kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Meteri Luar Negeri (Menlu). Ketiga menteri itu secara bersama-sama akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu, sehingga DPR mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR.
Mengutip dari jurnal yang ditulis Muhammad Zaki Mubarrak dalam tesisnya berjudul 'Kedudukan dan Peran Triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) Dalam Proses Ketatanegaraan Indonesia' pada tahun 2013. Zaki menjelaskan pada masa-masa awal kemerdekaan, konsep awal triumvirat diakomodasi melalui Tap. MPR Nomor VII/MPR/1973 dan kemudian masuk dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan keempat UUD tersebut.
"Dalam praktek bernegara di Indonesia, triumvirat ada dan diakui secara konstitusional, namun belum pernah menempati posisinya sebagai pelaksana tugas kepresidenan," tulis Zaki seorang lulusan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut, seperti dikutip era.id.
Dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 termaktup:
"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri an Menteri Pertahanan secara bersama-sama."
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden pengganti dari dua pasangan yang telah diusulkan oleh partai politik dalam pemilihan umum sebelumnya. Hingga masa jabatannya berakhir.
Rela kah PDIP?
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak khawatir dengan keberadaan Partai Gerindra di dalam koalisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Kendati demikian ia hanya mengingatkan jangan sampai sudah diberi hati lalu minta ampela.
"Kan rakyat bisa melihat. Orang Jawa itu ada perumpamaan, dikei hati, ojo ngrogoh rempela (diberi hati jangan minta ampela)" kata Hasto, kemarin (21/10).
Hasto percaya kepada Presiden untuk menentukan arah bangsa ke depannya termasuk dalam menentukan koalisi pasca pemilu kemarin. "Dengan demikian postur bagi pemerintahan yang akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul" tukasnya.
Selain itu Hasto mengatakan pihaknya percaya penuh ketika Presiden Jokowi pernah menyebut partainya akan mendapatkan jatah kursi menteri terbesar di kabinet. Dan PDI Perjuangan tak memilih-milih kursi menteri. Sebab semua posisi menteri adalah sangat penting dan strategis.
"Kami tidak lihat kementerian A lebih penting dari B. Semua punya tanggung jawab atas masa depan dan semua menteri adalah pembantu presiden," kata Hasto.
Apabila Prabowo memang mengisi posisi sebagai Menteri Pertahanan, otomatis orang yang menjadi rival bagi Jokowi di Pilpres 2014 dan 2015 itu bakal menduduki salah satu kursi jabatan triumvirat. Padahal sebelumnya, tiga menteri yang menjadi triumvirat itu belum pernah diduduki oleh oposisi dari pemerintahan.
Menteri Luar Negeri misalnya, sejak awal masa pemerintahan Jokowi dijabat oleh Retno Marsudi. Diplomat lulusan Haagse Hogeschool Belanda itu murni dari kalangan profesional.
Sementara posisi Menteri Dalam Negeri dari awal masa Pemerintahan Jokowi sudah diamankan PDIP. Dengan menunjuk Tjahjo Kumolo yang merupakan kader dari partai banteng tersebut. Kemudian pada posisi menteri pertahanan nama Jenderal TNI Purn Ryamizard Ryacudu manteng sejak awal masa Pemerintahan Jokowi.
