Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, posisi partainya adalah penyeimbang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama dilakukan dengan tetap pada garis politik masing-masing.
Hal itu merespons peluang PDIP bergabung dengan pemerintahan di tengah wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnopurti dengan Prabowo.
"Posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri," ujar Hasto di Jakarta, dikutip Sabtu (18/1/2025).
Dia lantas menyinggung pidato politik Megawati saat HUT ke-52 PDIP beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, presiden kelima RI itu sempat mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah memilihkan nama baik Presiden pertama RI Sukarno alias Bung Karno dengan pencabutan TAP MPRS.
Hal itu merupakan momentum rekonsiliasi. Kedepannya, kerja sama antara PDIP dengan pemerintahan Prabowo akan terjalin namun dalam posisi politik masing-masing pihak.
"Hal itu menjadi momentum rekonsiliasi nasional kita sebagai bangsa, untuk saling bekerjasama di dalam posisi politik masing-masing," kata Hasto.
Lagipula, Hasto bilang Indonesia tidak mengenal sistem oposisi. PDIP disebutnya selama ini juga sering memberikan saran konstruktif kepada pemerintahan Prabowo.
Setidaknya, ada beberapa yang jadi perhatian pentingnya pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan hingga mengembangkan riset serta inovasi nasional.
“Hanya saja, PDI Perjuangan mencatat bahwa, di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kita melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita," kata Hasto.
