Menunggu Anies Pertanggungjawabkan Anggaran Lem Aibon

Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0

— William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019

Sekretaris Disdik DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, kemungkinan besar terdapat salah ketik saat input data dalam sistem e-budgeting di web APBD Jakarta, sehingga Pemprov DKI Jakarta memasukkan anggaran lem aibon yang tertera dalam draf KUA-PPAS. 

Tapi, jawaban Susi tak membuat William puas. Sebab, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini dan semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” tutur William. 

Selain anggaran lem aibon, William juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” kata dia.

Lebih lanjut, ternyata situs APBD tak lagi bisa memunculkan rincian anggaran KUA-PPAS 2020 sejak banyak diperbincangkan di media sosial.  Maka, William mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar membuka kembali akses web APBD untuk publik agar tak menimbulkan kecurigaan. 

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” pungkasnya.