Jalan Panjang Pilkada Serentak

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi pilkada (era.id)

Jakarta, era.id – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dulu dilakukan DPRD kini dipilih langsung oleh rakyat. Panas dingin kondisi politik nasional mewarnai keputusan hingga pilkada masuk rezim pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota dan diawasi Badan Pengawas Pemilu.

Kepala daerah pertama kali dipilih warga pemilik hak suara pada 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada masuk dalam rezim pemilu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pertama kali diterapkan pada Pilkada DKI Jakarta 2007.

Sidang Paripurna DPR pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan dipilih DPRD. Keputusan pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD didukung 226 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (73), Fraksi PKS (55), Fraksi PAN (44), dan Fraksi Partai Gerindra (32).

Pada 2 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan dua peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR untuk merespons pengesahan UU Pilkada pada 26 September 2014 yang mengatur pemilihan kepada daerah dikembalikan pada DPRD. 

Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur/Bupati/Wali Kota sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 yang mengatakan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota dipilih DPRD. Perpppu kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih kepala daerah yang mencabut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada serentak

Setelah pilkada masuk rezim pemilu, kemudian pelaksanaannya dilakukan serentak dengan alasan lebih efektif dan efisien. KPU melaksanakan Pilkada serentak gelombang pertama pada 2015 di 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian 36 kota, dan 224 kabupaten yang masa pemerintahannya habis pada waktu itu.

Tapi, KPU memutuskan menunda pilkada di Kalimantan Tengah, Fakfak, Pematangsiantar, Simalungun, dan Manado. Dengan demikian hanya ada 264 kabupaten/kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak pada 2015. 

KPU kemudian menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2017. Pilkada ini digelar di 101 wilayah, yakni 7 provinsi, Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, kemudian 18 kota, dan 76 kabupaten.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan digelar pada 2018 di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara, serta 39 kota, dan 115 kabupaten. Pemungutan suara dilakukan pada 27 Juni.

Pilkada serentak selanjutnya akan digelar pada 2020, 2021 dan 2022. Pilkada yang digelar pada 2020 dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Pilkada 2015. Pilkada 2022 di daerah kepala daerah hasil pemilihan Pilkada 2017. Sedangkan, Pilkada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada 2027 di 541 daerah, baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Tag: lipsus pilkada

Bagikan: