Tim Editor
Nama Kahar punya banyak cerita di DPR. Dia merupakan anggota DPR tiga periode, yaitu 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.
Namun, yang menarik, namanya lekat dengan tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Banyak yang bilang, Kahar orang dekatnya mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Kedekatannya dengan Novanto mulai terendus ketika dia ditunjuk jadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada November 2015.
Saat itu, MKD sedang menangani kasus dugaan pelanggaran etika 'Papa Minta Saham' yang melibatkan nama Novanto sebagai Ketua DPR.
Dalam kasus ini, Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia.
Sebelum ada putusan MKD, Novanto memilih mundur dari jabatannya Ketua DPR pada Desember 2015. Beberapa waktu kemudian, posisi Novanto diisi oleh Ade Komarudin. Novanto pun duduk di Ketua Fraksi Partai Golkar.
Kahar yang cuma beberapa bulan jadi Wakil Ketua MKD kemudian digeser jadi Ketua Banggar. Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan itu menggantikan Andi Noor Supit pada Januari 2016. Banyak yang menduga jabatannya itu adalah hadiah menyelesaikan tugas mengawal Novanto di MKD. Namun, Kahar membantah itu.
Pada Mei 2016, Partai Golkar mengadakan Munaslub untuk menyelesaikan dualisme kepengurusannya. Kala itu, Golkar terpecah menjadi dua antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.
Novanto pun jadi ketua umum menengahi dua kubu tadi. Nama Kahar lagi-lagi muncul. Dia menjadi salah satu tim pemenangan Novanto di Munaslub ini.
Kemudian, pada bulan November 2016, Novanto menduduki kursinya lagi di pimpinan DPR. Namanya kembali pulih setelah ada putusan MK tentang barang bukti dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Dia menggeser Ade Komarudin yang menjadi lawannya pada Munaslub 2016.
Tidak lama setelah itu, Kahar ditunjuk menjadi Pelaksana tugas Ketua Fraksi Partai Golkar menggantikan Novanto.
Pada Februari 2017, Novanto melakukan rotasi. Kahar yang menjabat sebagai Ketua Banggar, digantikan oleh Azis Syamsuddin. Kahar ditempatkan di Komisi III jadi anak buahnya Bambang Soesatyo. Rotasi ini berdalih untuk penyegaran di lingkungan fraksi Partai Golkar.
Kemudian, April 2017, Kahar dicopot jadi Plt Ketua Fraksi. Kursi Kahar kemudian diisi orang kepercayaan Novanto yang lain, Robert Joppy Kardinal yang kini menjadi Bendahara Umum Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. Pergantian Kahar ini diisukan karena dirinya yang kebelet ingin jadi pengganti Novanto sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.
Karir Kahar mulai meredup ketika Novanto sudah tidak lagi menjabat jadi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Apalagi, Novanto sibuk dengan urusan hukumnya pada kasus korupsi e-KTP. Kursi Novanto pun digantikan Airlangga Hartarto lewat Munaslub pada Desember 2017.
Nah, saat dilantik jadi Ketua Komisi III, kemarin, Kahar membantah jabatannya itu adalah pemberian dari Novanto. Kata Kahar, posisinya itu sesuai perintah dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Yang nunjuk saya bukan Novanto. Yang nunjuk saya Ketua Umum yang namanya Bapak Airlangga yang kebetulan masih menjadin Menperin, dan Sekjennya pada saat itu masih Pak Idrus Marham yang sekarang menjadi Mensos. Pak Nov sudah tidak menjadi Ketum," tuturnya usai dilantik.
Kahar juga membantah bila ada anggapan dirinya ditunjuk jadi Ketua Komisi III untuk mengamankan kasus korupsi e-KTP yang membelit Novanto.
Namun, dengan jabatannya ini, dia berjanji akan mencairkan hubungan antara Komisi III DPR dengan KPK yang selama ini agak menegang, apalagi setelah ada Pansus Hak Angket KPK.
"Saya akan bikin dingin, dunia tidak perlu panas. Kalau panas kan nanti kepanasan semua," ungkapnya.
"Dengan hubungan baik, segala sesuatu akan berjalan lancar, dan jangan ciptakan ketegangan. Walaupun ada waktunya untuk perlu tegang," tambah Kahar.
