Tim Editor
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng, menganggap tuduhan itu tidak berdasar. Kalau pun ada yang mengatasnamakan Partai Golkar, Mekeng mengatakan, itu adalah tindakan orang iseng.
"Jadi begini, itu hanya orang iseng mencatutkan nama besar Golkar. Uang partai itu adalah uang yang masuk ke dalam rekening partai. Jadi kalau uang tidak masuk rekening partai itu hanya orang jual-jual nama," ucap Melchias di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace menuturkan, apa yang disebut dalam persidangan terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor itu hanya sebatas asumsi.
"Kita tetap menghormati persidangan ya. Bahwa apa yang diduga itu baru sebatas asumsi," ucap Ace.
Ace menegaskan, Munaslub Partai Golkar itu mendapatkan dana secara legal dan sesuai perundang-undangan.
"Setiap Partai Golkar menggelar munaslub, rakernas atau sebagainya, itu berasal dari 3 sumber. Pertama, dari iuran, Kedua berdasarkan sumbangan-sumbangan, ketiga tentu sumber dari pemerintah," kata dia.
Terpisah, politikus senior Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, perlu dilihat waktu pelaksanaan Munaslub dan peristiwa terjadinya korupsi Bakamla. Dari situ bisa dirunut apakah benar, Munaslub Golkar mendapat kucuran dana dari suap Bakamla.
"Mana saya tahu (aliran dana). Munas Golkar kapan? Coba dilihat kapan. Lihat tanggalnya dulu. Pembahasannya anggaran kapan? Jadi jangan gitu. Itu namanya cenderung tidak betul," tutur Ketua Komisi III DPR ini.
Sebelumnya, dalam persidangan terdakwa kasus korupsi Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan Organisasi Bakamla, mengatakan Anggota Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi disebut menerima uang dari proyek pengadaan di Badan Keamaman Laut (Bakamla) senilai Rp12 miliar.
Dari jumlah itu, Fayakhun diketahui pernah meminta agar uang sebesar 300 ribu USD yang dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla. Uang tersebut diminta diberikan secara tunai, karena untuk keperluan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali tahun 2016.
Munaslub ini digelar untuk menengahi konflik internal Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Munaslub kemudian memilih Setya Novanto jadi ketua umum.
