Pengamat: Pidato Jokowi di Munaslub Salah Alamat

| 19 Dec 2017 14:19
Pengamat: Pidato Jokowi di Munaslub Salah Alamat
Presiden Jokowi menghadiri acara Munaslub Partai Golkar. (Zakiyah/era.id)
Jakarta, era.id - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai Golkar semalam (18/12/2017), salah alamat. Pidato yang dimaksud adalah ketika Jokowi menyebut ada grup-grup besar di partai beirngin itu.

\"Menurut saya, Jokowi mengatakan ada faksi-faksi itu salah alamat ya. Harusnya pidato itu disampaikan pada Munaslub sebelumnya ketika keadaan Golkar terjadi dualisme,\" ucap Siti saat dihubungi era.id, Selasa (19/12/2017).

Siti menjelaskan, seharusnya dalam pidato Jokowi pada pembukaan Munaslub semalam itu lebih mengutamakan perihal integritas. Sebab, Munaslub ini dilakukan karena ketua umumnnya tersangkut kasus korupsi, bukan karena ada dualisme di internalnya. 

\"Saya pikir lebih baik yang disampaikan mengenai integritas supaya Golkar ini cepat move on gitu. Soalnyakan Golkar ini habis ditinggal ketua umumnya karena korupsi bukan karena terpecah belah,\" jelas Siti.

Meski begitu Siti mengatakan, pidato Jokowi ada benarnya juga. Karena, di partai mana pun pasti ada faksi-faksi yang tercipta.

\"Memang sah sah saja, disetiap partai juga ada faksi faksi di PDIP juga ada. Maksudnya memang baik relevan untuk mempersatukan juga. Hanya saja menurut saya kurang pas,\" tambah Siti.

Sebelumnya pada Senin (18/12/2017) presiden Joko Widodo menghadiri Munaslub partai berlambang beringin itu untuk membuka acara yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta.

Pada acara pembukaan tersebut, Jokowi berpidato di depan para kader Golkar yang hadir dalam acara Munaslub. Dalam pidatonya Jokowi menyebutkan bahwa partai Golkar memiliki faksi-faksi besar yang terpisah.

Sampai hari ini acara Munaslub partai Golkar masih berlangsung. Acara tersebut guna memilih siapa yang akan memimpin partai Golkar selepas peninggalan Setya Novanto yang terbelit kasus korupsi proyeksi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

 

Tags :
Rekomendasi