Tim Editor
"Kalau terjadi hari ini laporan di hari HAM, berarti wajah penegakan hukum kita masih jelek di RI. Semoga tahun depan tidak terjadi lagi wajah buruk yang terjadi hari ini. Kan begitu," ujar Desmond saat menerima dua keluarga mahasiswa yang tewas dalam aksi di Kendari pada akhir September lalu, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Mantan aktivis 98 yang pernah menjadi korban penculikan Tim Mawar ini juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang dilakukan para aparat keamanan terhadap massa aksi beberapa bulan belakangan.
"Saya pernah menjadi korban, banyak yang diperkarakan. Poin penting kita di hari HAM ini, ada apa dengan aparat keamanan kita?" kata Desmond.
Desmond mengatakan, jika dilihat setiap pergantian rezim selalu ada pola sama yang melibatkan sesuatu hal luar biasa dalam setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ada ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya.
"Kita harus bedah ini, dari sekian penguasa, apa yang melatarbelakangi unsur hard dan soft itu? Oh, misalnya ini karena urusan politis. Oh, ini biasa. Oh, ini karena mengganggu pemerintah. Kita harus dalami untuk bisa menentukan pola geraknya, pola penyelesaiannya," ujar Desmond.
Ia lantas mengajak elemen masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Amnesty Indonesia maupun KontraS yang juga hadir mendampingi orang tua korban, bersama-sama menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi dibalik kasus-kasus kekerasan yang dilakukan para aparat kepolisian.
Jangan sampai LSM hanya mencatat tapi tidak ikut menyelesaikan kasus-kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM berat yang sudah 20 tahun berlalu.
"Aparat kita digerakkan oleh siapa? Apakah oleh kepentingan politik pemerintah atau digerakkan oleh oknum-oknum pengusaha yang memakai alat-alat negara," kata Desmond.
"Harusnya KontraS mencatat komandan peristiwa itu siapa. Kekerasan ini siapa. Bisa enggak KontraS melakukan investigasi, siapa personel yang terlibat? Kalau sekadar mencatat peristiwa yang sama dengan di koran, maaf, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi III?" tambahnya.
Menurut Desmond, hal ini diperlukan agar DPR bisa meneruskan kasus ini kepada Kepolisian RI selaku mitra Komisi III.
"Ini penting. Jangan-jangan hari ini kita hanya kritik kekerasan saja, tapi tidak memahami kultur kekerasannya. Kasus Kendari misalnya, apakah ini tindakan yang berlebihan karena memang karakter aparat keamanan kita yang sudah jadi tentara? Kita harus bedah betul," pungkas Desmond.
