Tim Editor
"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2020).
Puan juga meminta beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pemerintah Daerah, untuk mengutamakan penyelamatan masyarakat terdampak banjir.
Terlebih, dari info yang dia terima, masih banyak masyarakat yang belum terevakuasi, khususnya di daerah Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Oleh karena itu, Puan meminta tim evakuasi bisa menyisir seluruh wilayah terdampak banjir.
Puan juga mendorong pemerintah pusat melalui BNPB untuk terus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh. Dari operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan aset korban, dan antisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.
"Pada saat tanggap darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan," kata dia.
Untuk diketahui, sejak Rabu (1/1) wilayah Jabodetabek dilanda banjir akibat hujan deras pada 31 Desember 2019. Data BNPB mencatat, titik banjir terbanyak terdapat di Bekasi.
32 titik banjir di Kabupaten Bekasi dan 53 titik di Kota Bekasi. Sedangkan titik banjir di DKI Jakarta sebanyak 63 titik. BNPB menyatakan, hingga pagi ini tercatat ada 16 korban meninggal karena banjir.
