Tim Editor
Anggota DPR RI Diah Pitaloka mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan status tanggap darurat untuk di sejumlah wilayah. Alasannya agar, Pemerintah Pusat bisa berperan dalam masalah banjir tersebut.
"Saya berharap Pak Anies bisa segara mengeluarkan status tanggap darurat. Biar pemerintah pusat bisa ambil bagian dalam percepatan penanganan banjir di Jakarta," ujar Diah kepada era.id, Rabu (8/1/2020).
Dia menyebut saat ini dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Sosial tidak bisa disalurkan jika SK Tanggap Darutat tidak segera dikeluarkan oleh Pemda DKI.
Diah membandingkan antara Anies dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah mengeluarkan SK status tanggap darutat untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayahnya seperti Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Indramayu, dan Karawang. SK tersebut sudah diterbitkan sejak tanggal 2 Januari 2020.
Dalam SK juga tertulis pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 dan sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan.
"DKI tidak mengeluarkan tanggap darurat. Sehingga dana safe guarding bencana dari pemerintah pusat tidak bisa dikeluarkan," katanya.
Sebelumnya, Guberbur DKI Jakarta Anies Baswedan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak ingin terburu-buru dalam menetapkan status darurat bencana banjir di Jakarta. Karena bisa memiliki banyak risiko, namun dia tak merinci lebih jauh resiko apa saja yang dimaksud.
"Kita tidak akan berkomentar soal status darurat karena status darurat itu punya konsekuensi yang tidak sederhana jadi sebelum kita mendengar resmi saya tidak akan berkomentar," kata Anies di Jakarta Utara, Jumat (3/1).
Sementara anggota Komisi V DPR RI Irwan menyebut koordinasi dan harmonisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memitigasi bencana masih jauh dari harapan.
Menurutnya, meski pemerintah baik pusat maupun daerah masih fokus dalam penanganan korban setiap ada bencana tetapi usaha memitigasi bencana itu sendiri masih jauh dari harapan. Maka, kata Irwan, tak heran jika setiap kali ada bencana, korban yang ditimbulkan tetap banyak.
"Kan kejadian ini berulang-ulang padahal secara priodik dan solusi bencana harusnya bisa ditangani dan dituntaskan," katanya.
"Kalau tanggap bencana dari pemerintah saya pikir sudah maksimal tapi yang terpenting kan bukan tanggap bencana tetapi cegah bencana. Mitigasi bencana itu yang utama," pungkasnya.
Berdasarkan data BPBD enam hari pasca-banjir dan longsor, tercatat sebanyak 67 korban melayang dan satu orang hilang. Dalam bencana yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, sekitar 293 kelurahan dan 74 kecamatan ikut terdampak. Sementara, jumlah pengungsi di wilayah Jabodetabek dan Banten menembus angka 35.502 jiwa.
Adapun sebaran data korban di masing-masing wilayah, di antaranya jumlah pengungsi di Jakarta sebanyak 3.685 jiwa dan meninggal dunia 16 orang. Kemudian di Jawa Barat, terdapat 15.400 pengungsi dan 31 orang meninggal dunia. Sedangkan, jumlah pengungsi di Banten mencapai 16.821 jiwa, 20 orang meninggal dunia dan satu hilang.
