Tim Editor
Akibat kesalahpahaman itu, warga di Natuna ramai-ramai demo menolak WNI yang mayoritas adalah mahasiswa itu.
Abdul mengaku baru dikabari Nantuna dipilih sebagai tempat transit observasi sehari sebelum para WNI tiba di Natuna. Informasi tersebut juga didapat dari sekretaris daerah yang kebetulan sedang berada di Jakarta.
"Informasi last minute, pas mau besoknya (WNI) dikirim, jadi satu hari sebelumnya. Jadi sabtu kita baru dapat (kabar)," ujar Abdul saat akan menghari audiensi dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Dia juga menegaskan tidak ada informasi tertulis dari pemerintah pusat yang menyebut bahwa lokasi observasi WNI dari Wuhan. Sekda pun hanya mengabari lewat Whatsapp.
"Sebelumnya belum ada. Kita terus terang saja, belum ada. Kami memang dapat berita itu semuanya hari Sabtu dari media elektronik dan dari staf saya yang memberikan informasi," kata Abdul.
Kendati sempat terjadi ketegangan dan penolakan di Natuna, Abdul mengaku saat ini situasi sudah kondusif. Soal penjelasan dari pemerintah pusat, ia dapatkan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pagi tadi.
Abdul mengatakan, sangat wajar jika pemerintah pusat terlambat memberikan informasi ke daerah karena situasi yang mendesak dan mendadak.
"Keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada Pemda maupun masyarakat, sehingga masyarakatnya menerima informasi yang simpang siur, yang sudah bias," kata Abdul.
"Jadi sekarang kita akan meluruskan informasi itu kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tenang dan tidak bias lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD menjamin proses observasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Wuhan, China di Natuna karena wabah virus korona tidak akan membahayakan warga sekitar.
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana, itu dilakukan dengan akurat dan tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Mahfud usai menerima Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
