Tim Editor
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (13/2/2020), menyatakan hasil rapat koordinasi bersama kementerian-lembaga terkait di Kemenko PMK memutuskan misi observasi kesehatan tersebut akan berakhir pada 15 Januari 2020 pukul 12.00 WIB.
Muhadjir Effendy bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo telah mematangkan rencana pelepasan WNI yang tuntas melewati masa observasi di Natuna.
"Mengikuti masa observasi selama dua minggu, rencananya akan kita lepas atau kita akan kembalikan karena prosesnya berlangsung dengan baik, tetap sehat dan aman," kata Muhadjir.
Hal itu merujuk aturan masa waktu efektif untuk observasi yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia yakni selama 14 hari atau dua pekan.
Ia berpesan agar media massa dapat turut memberikan dukungan dengan menyebarluaskan informasi yang mengedukasi bagi masyarakat, khususnya terkait pemulangan WNI pascaobservasi dari Natuna ke lingkungan keluarga dan daerah masing-masing.
"Jangan sampai terjadi suasana panik atau suasana salah paham yang bisa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, rasa aman, rasa baik untuk warga negaranya," kata Menko PMK.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto dalam sambungan video dari Pangkalan Udara Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau, kepada media di Kementerian Kesehatan mengatakan para WNI tersebut akan melakukan pemeriksaan kesehatan terakhir pada pagi hari sebelum akhirnya bertolak ke Jakarta pada siang harinya.
Rencananya para WNI tersebut akan dijemput oleh Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala BNPB dan pejabat lainnya menggunakan pesawat TNI AU. Pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari asal domisili para WNI tersebut untuk menjemput kepulangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Para WNI yang mayoritas mahasiswa dari 30 provinsi tersebut akan diantar oleh perwakilan pemerintah daerah untuk kembali ke daerah masing-masing.
"Paling banyak, 68 orang dari Jawa Timur, tapi ada juga seperti dari Lampung satu, Jakarta 12, Aceh 13, Papua delapan, Papua Barat enam dan seterusnya ada dari 30 provinsi," kata Yurianto seperti dikutip dari Antara.
