Tim Editor
Salah satu opsinya adalah menjemput lewat laut dengan kapal KRI Soeharso. Kapal bernomor lambung 990 tersebut siap digunakan untuk menjemput para kru yang sudah 14 hari dikarantina di atas kapal pesiar mewah itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga siap mendukung penjemputan WNI.
“BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo,” jelas Kepala BNPB Doni Monardo saat meninjau Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Soeharso di Pangkalan Angkatan Laut, Komando Armada II Kawasan Tengah, Surabaya, Kamis (20/2).
Kepala BNPB Doni Monardo yang hadir bersama Plt. Deputi Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi melakukan peninjauan didampingi Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Herru Kusmanto beserta jajaran tinggi TNI AL lainnya.
Saat memasuki lambung kapal yang pernah ditugaskan dalam misi operasi bantuan bencana tsunami 2004, operasi bantuan bencana gempa Sumatera Barat 2009 dan operasi penanggulangan bencana kabut asap di Kalimantan pada 2015 lalu itu, Doni melihat detail seluruh bagian kelengkapan sarana dan prasarana kapal.
KRI Soeharso (Dok. BNPB)
Dalam beberapa kesempatan tertentu Doni juga melemparkan pertanyaan kepada kepada kru kapal yang bertugas dari TNI AL Koarmada II untuk memastikan seluruh fasilitas dan kelengkapan telah siap dan dapat ditugaskan sebagaimana mestinya.
Dari bagian hanggar kapal di dek C luar, Doni memeriksa puluhan velbed (kasur lipat) yang telah disiagakan. Beranjak dari dek luar, rombongan kemudian menuju ke ruang Unit Gawat Darurat, ruang ICU, ruang post operasi (RR), ruang bedah, ruang poliklinik, ruang Penunjang Klinik dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur.
KRI Soeharso (Dok. BNPB)
Melihat sebagian besar dari fasilitas yang dimiliki oleh kapal khusus jenis Bantu Rumah Sakit (BRS) itu, Doni memberikan kepercayaan penuh kepada KRI DR. Soeharso dan jajaran TNI AL untuk bertugas dalam misi kemanusiaan.
Dalam kesempatan tersebut, Doni menyampaikan bahwa penjemputan WNI terkait COVID-19 menggunakan KRI Soeharso tersebut sifatnya masih bagian dari skenario rencana. Dalam hal ini, BNPB yang bertindak sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana akan mendukung Pemerintah Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait opsi keputusan pemulangan WNI tersebut.
“Ini sifatnya masih bagian dari rencana. Dari beberapa pertimbangan nanti kita akan mendukung Pemerintah Indonesia dengan mengikuti arahan sesuai opsi keputusan Presiden Joko Widodo,” jelas Doni saat melakukan pertemuan singkat bersama jajaran petinggi TNI AL Koarmada II.
Sebelumnya, 74 dari 78 WNI pekerja di kapal pesiar Diamond Princess akan dijemput Pemerintah Indonesia terkait virus korona baru melalui dua opsi, yakni melalui laut dan udara. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, sebanyak empat WNI dinyatakan positif SARS-Cov-2 dan harus menjalani perawatan intensif hingga dinyatakan sembuh dan dapat dipulangkan.
KRI Soeharso merupakan “rumah sakit terapung” yang dioperasikan oleh TNI AL dengan spesifikasi berat kosong 11.394 ton dan mampu memuat beban hingga penuh mencapai 16.000 ton. Kapal ini memiliki panjang 122 meter, lebar 22 meter dan draft 4,9 meter dengan geladak yang panjang dan luas sehingga mampu mengoperasikan dua helikopter sekelas Super Puma.
KRI yang sebelumnya bernama Tanjung Dalpele (972) buatan Korea Selatan yang tiba di tanah air pada 2003 ini memiliki kapasitas 75 Anak Buah Kapal (ABK), 65 staf medis dan mampu menampung 40 pasien rawat inap. Dalam keadaan darurat, KRI DR. Soeharso juga dapat menampung 400 pasukan dan 3.000 penumpang.
Dalam fungsinya sebagai armada angkut, kapal ini mampu membawa 14 truk/tank tempur dengan bobot satuan hingga 8 ton. Kapal ini juga mampu menampung 3 helikopter Super Puma, 2 Landing Craft Unit (LCU) tipe 23 M dan 1 hovercraft. Kemudian untuk persenjataan, kapal ini dibekali dengan senjata 2 pucuk meriam Penangkis Serangan Udara (PSU) Rheinmetall 20 mm.
