Tim Editor
Arteria meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Delvara dalam tender mitra pelatihan Kartu Prakerja.
"Saya (waktu) muda enggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda? Kita minta tolong ketua mainkan ini,” tegas Arteria saat mengikuti Rapat Dengar Penpadat antara KPK dengan Komisi III DPR RI secara virtual, Rabu (29/4/2020).
Secara khusus Arteria mencurigai adanya permainan dari vendor digital di program pemerintah. Menurutnya, program Kartu Prakerja merupakan salah satu program bagus yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, dalam implementasinya justru dipangkas oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Seperti diketahui, program Kartu Prakerja bekerja sama dengan delapan platform digital untuk pelatihan peserta Kartu Prakerja, namun tidak pernah diketahui bagaimana proses pengajuan hingga penunjukan tender terjadi.
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa. Permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur, ini korupsi," kata Arteria.
Arteria juga curiga karena belakangan Ruangguru terdaftar sebagai perusahaan di Singapura. Dia meminta hal tersebut bisa diusut oleh KPK.
"Salah satu vendor itu stafsus presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat diusut," katanya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti aksi gegabah salah satu mantan stafsus presiden yaitu Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimi surat berkepala surat Sekretariat Kabinet kepada seluruh camat di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, isi surat tersebut adalah meminta kerjasama camat agar mendukung relawan Pt Amartha Mikro Fintek dalam penanggulangan COVID-19.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga dia mengusulkan agar keberadaan stafsus milenial dibubarkan saja.
"Saya kasih contoh ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID-19. Bubarkan aja staf khusus (milenial)," sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi III dari fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi mengatakan, pemerintah tak pernah terbuka soal kriteria pemilihan platform digital yang belakangan digandeng sebagai mitra kerja pelatihan Program Kartu Prakerjan. Padahal, anggaran yang digelontorkan, khususnya pada saat pandemi COVID-19, terbilang sangat besar.
"Penunjukan vendor prakerja tanpa tender. Ini luar biasa untuk proyek yang dianggarkan Rp5,7 triliun. Bukan kecil itu di tengah kondisi kita yang lagi seperti ini," ujar Aboebakar saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK dan Komisi III DPR RI, Rabu (29/4/2020).
Politikus PKS ini juga mengkritik program pelatihan di Kartu Prakerja yang tidak berguna. Pasalnya, jika hanya pelatihan seperti yang ditawarkan saat ini, seharusnya bisa didapatkan secara gratis melalui konten-konten dari berbagai sosial media.
Sedangkan insentif pelatihan sebesar Rp1.000.000 per masing-masing peserta bisa diberikan langsung sebagai modal usaha.
"Jangan sampai uang negara Rp5,6 triliun ini menguap tanpa arti. Yang hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," ucapnya.
Dalam RDP tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengingatkan adanya pidana mati bagi mereka yang mencuri dana bantuan bencana.
