Empat ABK Indonesia Sudah Meninggal, KKP Baru Bicara Koordinasi

Tim Editor

Menteri KKP Edhy Prabowo (Dok. KKP)

Jakarta, era.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti ramainya pemberitaan di media Korea Selatan soal dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China.

KKP melalukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang sempat viral di media sosial kemarin.

"Kita telah berkoordinasi. Termasuk mengenai dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri KKP Edhy Prabowo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2020).

KKP lebih fokus untuk mengungkap dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia seperti dilaporkan media Korea, MBC News, kemarin. Dalam pemberitaannya, para ABK mengaku diperlakukan tak manusiawi oleh kapten kapal.


ABK Indonesia (Youtube MBC)

YouTuber asal Korea Jang Hansol yang pertama kali mengunggah video tersebut sempat menerjemahkan bahwa para ABK asal Indonesia ini dipaksa untuk bekerja hingga 18 jam. Hal ini, diduga menjadi sebab banyaknya ABK asal Indonesia yang sakit lalu meninggal.

Edhy mengatakan, jika benar terdapat perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK Indonesia, KKP akan menyampaikan laporan ke otoritas pengelolaan perikanan di laut lepas.

"KKP akan segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal mereka diberi sanksi," katanya.

Ada dugaan agen yang mengirimkan ABK Indonesia tersebut telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali.

Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di 2 RFMO yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC.

Soal nasib ABK yang selamat dan kini berada di Korea Selatan, politisi Gerindra ini memastikan akan menemui mereka dan pemerintah akan meminta tanggung jawab perusahaan yang merekrut dan menempatkan mereka. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain, menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja serta pemulangan ke Indonesia.

"Kami juga akan mengkaji dokumen-dokumen para ABK kita. Termasuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani,” katanya.

Sementara terkait pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Edhy menjelaskan, hal tersebut dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO.

Dalam peraturan ILO 'Seafarer’s Service Regulations', pelarungan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30. Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Dalam aturan itu, pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat. Pertama, kapal berlayar di perairan internasional; kedua, ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan; ketiga, kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya; keempat, sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Pelarungan juga tak bisa begitu saja dilakukan. Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat. Salah satunya dengan melakukan upacara kematian.

Tak hanya itu, pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.
 

Tag: kkp

Bagikan: