Tim Editor
Kebijakan baru pemerintah di sektor ekonomi ini mendapat sambutan positif dari para pengusaha. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan kebijakan tersebut sebenarnya menjadi jalan tengah bagi permasalahan ekonomi saat ini.
"Karena masalah ekonomi akan semakin dalam kalau pemerintah tidak membuat jalan tengah seperti ini," kata Ajib saat dihubungi, Senin (25/5) kemarin.
Ajib berharap, kebijakan ini bisa efektif memutus mata rantai COVID-19, sekaligus mulai menggerakkan roda perekonomian. Keputusan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga seluruh masyarakat.
"Setelah pemerintah membuat kebijakan protokol kesehatan "new normal" seperti ini, kunci keberhasilannya tergantung disiplin semua pemangku kebijakan, termasuk masyarakat," ucapnya.
Terkait dengan kesiapan para pengusaha terhadap aturan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, Ajib mengatakan, aturan itu bisa dikondisikan. Tapi yang terpenting, para pengusaha sudah siap.
"Protokol di tempat kerja, kantor atau pabrik, relatif bisa dikondisikan. Dengan sistem shift maupun penambahan fasilitas," katanya.
Senada, Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan memang sudah saatnya pelaku usaha bersiap terhadap new normal dengan standar baru yang mau tak mau harus dipenuhi. Memang tidak mudah menerapakan aturan seperti itu. Tapi, lambat laun pasti semuanya akan sesuai dengan aturan yang baru sebelum vaksin COVID-19 akhirnya ditemukan.
"Bertahap dan berjenjang, pasti ada yang sudah siap ada juga yang butuh pembinaan. Namanya standar baru. Harus ada standar, supporting pembinaan, dan pengawasan," kata Bob saat dihubungi.
Pengamat Ekonomi dan Dosen Perbanas Piter Abdullah menegaskan, permasalahan yang dihadapi saat ini bukan hanya banyaknya aturan dan kebijakan dari pemerintah. Tapi juga lebih pada kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari wabah pandemi virus COVID-19. Percuma saja ada peraturan jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat.
"Kebijakan ini mungkin akan membantu mengerem laju penurunan ekonomi, tapi bahayanya jumlah korban bisa meningkat cepat.Khawatirnya rumah sakit yang tidak mampu melayani," ucap Piter.
