Tim Editor
Muhadjir bilang, penyaluran bansos terkendala keakuratan data yang dimiliki, sedangkan, Presiden memerintahkan agar bansos segera dibagikan.
"Waktu itu presiden menginstruksikan 'tunggu rapi data sampai orangnya mati karena kelaparan, datanya enggak rapi-rapi'. Ya sudah kita turun dengan data yang ada, kita percaya RT/RW bahkan presiden minta tidak perlu ada verifikasi kabupaten/kota," ujar Muhadjir dalam acara webinar, Selasa (9/6/2020).
Muhadjir mengatakan, masyarakat yang sudah tercatat di di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah pasti dapat bantuan. Tapi, Jokowi meminta agar jumlah penerima ditambah lagi.
Namun, menurut Muhadjir, data ditingkat RT/RW dipastikan akan sangat berantakan jika harus mendata adanya orang miskin baru. Hal itulah yang menyebabkan data salah sasaran, sehingga pembagian bansos ada yang tidak tepat.
Mantan Mendikbud ini meminta maaf bila ada kekacauan data bansos. Yang penting, saat ini bansos tersebut sudah didistribusikan. "Ya kalau sekarang ada isu data tidak akurat, salah sasaran, saya sangat maklum karena ketepatan sasaran nomor dua," ucapnya.
Muhadjir menegaskan, dalam penyaluran bansos, pemerintah menerapkan prinsip untuk membagikan terlebih dahulu. Namun tetap berusaha merapikan data-data yang baru.
"Sekarang ini kita mulai merapikan data. Jadi kita punya skema untuk membenahi data-data itu. Sehingga di putaran berikutnya kita semakin tepat sasaran," pungkasnya.
