#UnpadKokGitu, Syarat Penyesuaian UKT Bisa Nego Kok

surat tsb secara tersirat menyebutkan bahwa mahasiswa yg orangtuanya ga terdampak covid-19 ini ga berhak buat dapet penurutan UKT. mau minta penurunan UKT tapi syaratnya kayak gini mah, ga harus ada corona juga bisa kali buk~#KemaUnpadMenggugat#UKTWajibBerkeadilan#UnpadKokGitu pic.twitter.com/A8NUhb9kEj

— Nida Adilah (@nidaadlh_) June 25, 2020

Unpad pun buka suara terkait viralnya tuntutan mahasiswa di dunia maya. Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi bilang, memang benar bahwa tuntutan tersebut keluar karena ketidakpuasan terhadap isi SK rektor tentang penyesuaian UKT.

Mahasiswa, kata Dandi, menginginkan penghapusan UKT golongan/kelompok 1, penurunan UKT kelompok lain, dan bahkan mengomentari persyaratan yang dikemukakan dalam SK tersebut.

“Namun sebenarnya, SK tersebut telah dibuat serasional mungkin untuk mengakomodir berbagai hal, terutama untuk membantu mahasiswa yang kekurangan atau terdampak parah oleh pandemi COVID-19. Selain itu, prinsip UKT adalah prinsip keadilan, di mana yang tidak mampu dapat dikurangi, sementara yang mampu dapat membayar secara keseluruhan. Kalau tuntutannya seperti yang disampaikan mahasiswa, malah akan menghilangkan prinsip keadilan tersebut karena semua disamaratakan,” papar Dandi, dihubungi Era.id, Jumat (26/6/2020).

Menurut Dandi, Unpad telah menanggapi tuntutan tersebut dengan meminta mahasiswa mengerti dan mempelajari lebih jauh pada kebijakan kampus. Kebijakan yang dikeluarkan Unpad dinilai berdasarkan kondisi mahasiswa juga, agar penyesuaian UKT ini tepat sasaran.

“Kebijakan ini juga sudah mengakomodir semua instruksi yang ada dalam peraturan menteri, jadi sudah tidak ada masalah berkaitan dengan kebijakan nasional,” lanjutnya.

Mengenai argumen bahwa dengan kondisi perkuliahan daring saat sekarang banyak fasilitas yang tidak terpakai, Dandi menyatakan bahwa perlu ditekankan pada dasarnya proses belajar mengajar tetap berlangsung sesuai aturan dan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Hanya prosesnya saja yang berubah, dari kelas ke daring. Sementara fasilitasnya sendiri tetap memerlukan maintenance yang memerlukan biaya.

“Selain itu, untuk pelaksanaan kuliah daring, Unpad justru mengeluarkan effort yang lebih dari biasanya untuk penyediaan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas dosen. Jadi bukan berarti dengan kuliah daring biaya menjadi tidak ada,” katanya.

Tentang syarat-syarat yang ada dalam SK, menurutnya merupakan syarat standar yang juga berlaku untuk pendaftaran SNMPTN yang lalu. Syarat ini dibikin, salah satunya, untuk mengantisipasi keterbatasan di masa pandemi yang tidak memungkinkan adanya wawancara langsung secara fisik atau survei langsung ke lapangan.

Namun syarat-syarat tersebut bersifat tidak mutlak, masih bisa dinegosiasikan. Jika ada mahasiswa atau orang tua yang tidak sanggup memenuhi salah satu persyaratan, Dandi bilang tinggal dikomunikasikan dengan Unpad. Unpad pun akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Sekali lagi SK ini tidak bermaksud memberatkan, bahkan sebenarnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk segala kondisi mahasiswa. Namun tetap harus mempertahankan prinsip keadilan agar kebijaan yang ada tepat sasaran,” ungkap Dandi.